Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Salinan LHP BPK Tak Diberikan, Noor Khabsyin Tolak Pembahasan LPJ APBD Bupati Kudus

0 765

MuriaNewsCom, Kudus – Anggota Dewan DPRD Kudus berasal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Noor Khabsyin menolak Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati APBD 2017. Itu dilakukan lantaran berkas salinan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak dibagikan kepada anggota dewan.

”Saya sebagai anggota dewan fraksi PKB menolak membahas LPJ Bupati tentang APBD 2017,” ungkapnya saat dihubungi MuriaNewsCom, Selasa (17/7/2018).

Dikatakan dia, seharusnya salinan LHP BPK dibagikan kepada anggota dewan. Sebab dasar untuk membahas LPJ yakni dari LHP BPK. Tanpa adanya LHP BKP maka subtansi yang dibahas tidak ada.

”Terutama data-data penyimpangan dan rekomendasi BPK. Anggota Dewan perlu mengetahui sebagai acuan untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK,”papar dia.

Hanya saja, anggota dewan tidak mendapatkan salinan LHP BPK. Akibatnya, anggota dewan tidak bisa menggali data-data pelaksanaan pada APBD 2017 lalu. Disebutkan dia, LHP BPK adalah hak masing-masing anggota sesuai peraturan perundangan.

”Sampai saat ini,  belum ada pembagian salinan LHP BKP kepada anggota dewan. Saya atas nama anggota dewan DPRD Kudus menolak untuk membahas LPJ tersebut,” kata dia.

Selain dirinya, ada beberapa anggota dewan lainnya yang juga memiliki sikap politik seperti dirinya. “Yang jelas ada, namun kalau saya disuruh menyebutkan kayaknya tidak etis,”kata dia.

Sebelumnya sidang paripurna membahas penyusunan ranperda pertanggung jawaban Bupati Kudus atas pelaksanaan APBD 2017 digelar Kamis (12/7/2018) lalu. Dalam sidang tersebut semua fraksi DPRD berkesempatan menyampaikan penilaian atas LPJ yang disampaikan bupati.

Namun, dalam rapat itu, sempat diwarnai aksi intruksi dari anggota dewan. Salah satunya Anggota Dewan DPRD Kudus berasal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Noor Khabsyin. Khabsyin meminta agar semua anggota dewan diberi salinan LHP BPK.

Selain itu ada juga saat penyampaian pandangan fraksi, Fraksi FBP juga tak menyampaikan apapun. Bahkan, anggota fraksi yang merupakan gabungan PPP dan PBB itu tidak hadir.

Editor: Supriyadi

Ucapan Idul Fitri 1441 H Banner Bawah PC

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.