Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Sistem Zonasi PPDB Harus Dievaluasi, Jalur SKTM Disebut Salah Kaprah

0 706

MuriaNewsCom, Semarang – Kalangan DPRD Jawa Tengah mengkritik pemerintah soal banyaknya persoalan tentang sistem zonasi dan penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018. Pemerintah diminta melakukan evaluasi secara total.

“Pemerintah dalam hal ini belum maksimal memberikan sosialisasi terkait Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 tentang sistem zonasi pada PPDB. Faktanya banyak masalah yang terjadi di lapangan,” kata Anggota Komisi E DPRD Jateng Jamaluddin, Selasa (17/7/2018).

Selain itu, dia menilai konsep SKTM yang digunakan sebagai salah satu jalur dalam PPDB 2018 sebagai hal yang salah kaprah.

“Kebijakan kuota 20 persen untuk calon siswa yang menggunakan SKTM ini membuat banyak orang tua siswa mendadak miskin. Sistem ini juga menimbulkan ketidakjujuran masyarakat dengan SKTM palsu,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Di Jateng, menurut dia banyak di temukan kasus SKTM Palsu. Bahkan ada lebih dari 70 ribu SKTM palsu yang di temukan.

“Padahal kalau kita lihat mulai dari pasal satu sampai enam Bagian Keempat tentang sistem zonasi, tidak satu pasal pun menyebut SKTM. Sehingga salah ketika SKTM menjadi syarat diterimanya peserta didik baru,” katanya.

Terkait zonasi sekolah, Jamal menyebut sangat sulit menghapus sekolah favorit dan unggulan jika pemeirntah daerah atau pemerintah pusat tidak melakukan pemerataan sarana dan prasarana.

“Jika pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak memeratakan sarana prasarana yang sama di setiap sekolah, sesuai standar sarana prasarana dalam SNP (Standar Nasional Pendidikan), maka sangat sulit menghapus predikat sekolah favorit dan unggulan yang sarana dan prasarananya lebih baik,” pungkasnya.

Dalam proses PPDB 2018 di Jawa Tengah ditemukan puluhan ribu SKTM yang ternyata palsu. SKTM digunakan untuk mendaftar di SMA/SMK negeri di seluruh daeah di Jateng. Pemprov Jateng awalnya menemukan 78 ribu lebih penyalahgunaan SKTM.

Tercatat jumlah pendaftar SMAN 113.092 orang, dengan kuota 113.325 orang. Pengguna SKTM/ KIP 62.461 orang, dan yang lulus seleksi SKTM 26.445 orang, atau tersingkir 36.026 orang.

Untuk SMKN, jumlah pendaftar 108.459 orang, dengan kuota 98.486 orang. Pengguna SKTM/ KIP 86.393 orang, lulus seleksi SKTM 44.003 orang, atau tersingkir 42.390 orang.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo juga mengingatkan agar orang tua untuk jujur. Jika nekat menggunakan SKTM meski dalam kenyataannya adalah keluarga mampu, maka risikonya akan ditanggung.

” kemarin beberapa sekolah mengumpulkan wali murid, mengundang polisi, terus kemudian menarik diri satu-satu, maka sebenarnya itu efek Jera yang lumayan bagus, dan akhirnya mereka mengoreksi diri. Tapi saya mengingatkan lagi, kalau masih nekat, risiko lho ya. Kalau nanti ketahuan, kita keluarkan dari sekolah,” kata Ganjar.

Editor : Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.