Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Ratusan Orang Tua di Pati Ketakutan Setelah Daftarkan Anaknya dengan SKTM Palsu

MuriaNewsCom, Pati – Permasalahan terkait Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam Permendikbud  Nomor 14 Tahun 2018 pasal 19 yang mewajibkan sekolah negeri menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin minimal 20 %, ternyata menimbulkan polemik.

Disinyalir, banyak calon siswa yang secara ekonomi mapan, tetapi meminta SKTM agar diterima di salah satu sekolah pilihannya tersebut.

Namun akhirnya banyak orang tua siswa yang ketakutan setelah pihak sekolah melakukan verifikasi di lapangan dan menggandeng pihak kepolisian. Para orang tua itu pun akhirnya mencabut SKTM palsu yang mereka gunakan.

SKTM palsu yang dimaksud di sini adalah surat keterangan tersebut dibuat tak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga yang ternyata bukan masuk dalam kategori miskin.

Seperti halnya yang terjadi di SMAN I Juwana. Dari jumlah pendaftar di sekolah itu sebanyak 524 siswa, ternyata 159 di antaranya diketahui menggunakan SKTM dan Kartu Indonedia Pintar (KIP).

Tak ayal, pihak sekolah pun kemudian melakukan pengecekan secara faktual di lapangan, untuk mengetahu benar dan tidaknya SKTM tersebut.

Kepala SMAN I Juwana Wiyarso mengaku, pada saat awal dibukanya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolahnya, dia sudah melakukan monitoring khusus untuk pemegang SKTM. Sampai pada akhir pendaftaran, jumlahnya ternyata mencapai ratuan orang.

“Di hari pertama kami memang mendapatkan cukup banyak pendaftar ber-SKTM. Dari 524 pendaftar kami mendapatkan hingga 159 pemegang SKTM dan KIP. Maka dari itu kami mengambil langkah cepat untuk visitasi dan monitoring,” terangnya, Sabtu (7/7/2018).

Baca : Hati-hati! Sembarangan Terbitkan SKTM Bisa Dipidanakan

Lebih lanjut, dari hasil visitasi dan monitoring yang dilakukan, ternyata banyak orang  tua  siswa yang khawatir dan kemudian mencabut SKTMnya. Bahkan pada sampai akhir pendaftaran, Jumat (6/7/2018) kemarin, ternyata hanya tinggal 75 siswa tidak mencabut SKTM.

“Untuk yang benar-benar miskin memang tidak dicabut. Meski begitu kami meminta membuat surat pernyataan jika SKTM dibuat sesuai prosedur dan jika terbukti ketidakjujurannya bersedia dikeluarkan walaupun sudah diterima,”tegasnya.

Selain di SMA N 1 Juwana, langkah pengawasan terhadap pemegang SKTM juga dilakukan SMA N 1 Pati. Sekolah tersebut bahkan menggandeng Polres Pati untuk menjelaskan dampak yang akan diterima jika nekat membuat SKTM palsu untuk PPDB kali ini.

“Awalnya ada sekitar 31 siswa berstatus miskin untuk jurusan IPA dan 11 siswa untuk jurusan IPS. Namun setelah kami datangkan personel Polres Pati untuk sosialisasi rupanya 34 di antaranya SKTM itu memilih untuk menarik surat keterangannya. Mungkin mereka khawatir akan dampaknya,” terang Kepala SMAN I Pati, Budi Santosa.

Dia berharap, agar proses PPDB ini tidak serta merta dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak benar. Mengingat, proses pendidikan seharusnya dilakukan dengan cara yang jujur. Sebab, pada akhirnya juga akan kembali pada diri siswa masing-masing.

Editor : Ali Muntoha

Comments
Loading...