Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

PPID Grobogan Diminta Bikin Uji Konsekuensi untuk Informasi yang Dikecualikan

0 274

MuriaNewsCom, GroboganPara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada di Grobogan diminta melakukan uji konsekuensi untuk informasi yang dikecualikan atau informasi yang tidak bisa diberikan pada publik. Hal itu disampaikan Kepala Diskominfo Grobogan Wiku Handoyo pada wartawan, Rabu (23/5/2018).

“Hari Selasa kemarin, kita sudah menggelar Focus Group Discussion mengenai uji konsekuensi untuk informasi yang dikecualikan. FGD diikuti PPID  di semua SKPD termasuk kecamatan,” katanya.

Uji konsekuensi ini dilakukan dalam rangka menidaklanjuti penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan sesuai UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setelah dilaksanakan, uji konsekuensi Informasi yang dikecualikan akan ditetapkan dalam Daftar Informasi sebagai pedoman PPID untuk merespon pemohon informasi publik.

Menurutnya, Daftar Informasi Publik (DIP) terbagi dalam empat kategori. Yakni, kategori berkala, kategori setiap saat, kategori serta merta dan kategori dikecualikan. “Khusus untuk kategori dikecualikan ini harus melalui uji konsekuensi,” ujarnya.

Wiku menyebutkan, sesuai undang-undang, para PPID di setiap Badan Publik wajib melakukan uji konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

“Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengecualian informasi publik harus sesuai ketentuan Undang-undang yang mempertimbangkan untuk menutup informasi publik tertentu demi melindungi kepentingan umum yang lebih besar berdasarkan uji konsekuensi,” jelasnya.

Ia menambahkan, ada beberapa contoh informasi publik yang berpotensi dikecualikan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Antara lain, informasi yang dapat membahayakan negara, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, informasi tentang hak-hak pribadi, informasi tentang rahasia jabatan seseorang, dan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Editor : Supriyadi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.