Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Giring Warganya Nyoblos Calon Bupati, Kades di Magelang Hanya Kena Sanksi Administrasi

 

Magelang – Kepala Desa Sambungrejo, Kabupaten Magelang, Muh Fadil terekam kamera secara terang-terangan menghajak warganya untuk memilih salah satu pasangan calon dalam Pilkada Magelang 2018. Ajakan itu disampaikan saat dirinya menghadiri acara pengajian di desa setempat, Sabtu (21/4/2018) lalu.

Terlibatnya perangkat desa dalam politik praktis dianggap pelanggaran. Dan kasus itu sempat direkam oleh panitia pengawas kecamatan dan desa setempat, dan kemudian dilakukan langkah klarifikasi.

Namun kasus ketidaknetralan kepala desa itu kemungkinan besar hanya mendapat sanksi administrasi. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Magelang menilai, kasus tersebut tak cukup kuat untuk dibawa ke arah pidana.

“Kami sudah membawa kasus ini ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Setelah dilakukan kajian dan gelar perkara, kasus ini kurang memenuhi unsur pidana sehingga hanya dikenai unsur administrasi,” jelas Ketua Panwaskab Magelang, M Habib Saleh, dikutip dari detik.com, Kamis (3/5/2018).

Ia menyebut, rekomendasi sanksi atas pelanggaran kepala desa tersebut sudah diberikan kepada bupati Magelang, sebagai atasan kepala desa. Kewenangan memberi sanksi juga berada di tangan bupati.

Habib mengakui, Muh Fadhil dilaporkan setelah dirinya dinilai tidak netral lantaran mengajak masyarakat untuk memilih salah satu pasangan cabup Magelang. Tak hanya melakukan ajakan memilih, kades itu juga memuji capaian program kerja yang telah dilaksanakan oleh cabup tersebut.

“Yang bersangkutan sudah langsung kami panggil dan mintai klarifikasi. Hasilnya, dia mengakui apa yang dilakukannya tanpa tekanan apapun dan dari siapapun serta siap mempertanggungjawabkannya,” terang Habib.

Sementara itu, Kordiv Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Panwaskab Magelang, Fauzan Rofiqun, menambahkan, sesuai Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, perangkat desa tidak boleh dilibatkan dalam Pilkada.

Ia juga menyebut, pihaknya telah menangani lebih dari lima kasus ketidaknetralan perangkat desa. ”Di antaranya Camat Candimulyo, kepala dusun di Kecamatan Dukun, dua orang kaur keuangan di Kecamatan Kajoran dan Kepala Desa Sambungrejo di Kecamatan Grabag,” jelas Fauzan.

Editor : Ali Muntoha

Comments
Loading...