Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Pendirian Tower Sutet di Grobogan Masih Terkendala Pembebasan Tanah Milik Desa

MuriaNewsCom, Grobogan – Rencana pendirian tapak tower saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 KV di wilayah Grobogan ternyata belum bisa terselesaikan. Penyebabnya, masih ada kendala pada masalah pembebasan tanah milik desa yang dijadikan titik pendirian tapak tower.

Kasubag Kekayaan Desa Bagian Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Fandyasih Bowo Leksono menyatakan, selain tanah masyarakat atau perorangan, titik pendirian tower juga melewati tanah kas desa. Total luasan tanah kas desa yang dipakai untuk tapak tower sebanyak 18.797 meter persegi. Tanah kas desa tersebut yang terkena pembangunan tower terletak pada 13 desa di 8 kecamatan.

Yakni, di Desa Ringinpitu, Kecamatan Tanggungharjo; Desa Wates, Kecamatan Kedungjati; Desa Glapan, Kecamatan Gubug; Desa Latak, Kecamatan Godong; Desa Karangsari, Kecamatan Brati.

Kemudian, di Kecamatan Karangrayung ada di Desa Putatnganten, Desa Rawoh, Desa Mojoagung. Selanjutnya, pada Kecamatan Penawangan ada di Desa Jipang, Desa Kramat, serta Desa Pengkol. Sedangkan di Kecamatan Purwodadi ada di Desa Cingkrong, dan Desa Putat.

Untuk tanah perorangan, prosesnya langsung diganti rugi oleh PLN pada pemiliknya. Sedangkan untuk tanah kas desa, perlakuannya tidak sama.

Pihak PLN sebelumnya harus menyediakan tanah pengganti untuk lahan yang terkena pendirian tapak tower. Tanah pengganti harganya disesuaikan dengan harga lahan untuk pendirian tapak tower. Saat ini masih dilakukan proses penghitungan harga tanah kas desa oleh pihak ketiga atau tim appraisal.

“Nilai harga tanah inilah nantinya akan digunakan untuk membeli tanah pengganti kas desa yang terkena proyek pendirian tapak tower. Tanah penggantinya milik masyarakat setempat yang dibeli oleh PLN yang diatasnamakan milik desa setempat,” kata Fandi.

Pada beberapa desa ada yang sudah memberikan izin sehinga pendirian tower bisa dilakukan. Namun, sebagian besar desa masih menunggu proses penggantian tanah selesai, sehingga pendirian tower tidak bisa dilakukan.

“Kami berharap, proses penilaian harga tanah kas desa itu bisa segera selesai. Soalnya, masyarakat yang siap menyediakan tanah pengganti sudah menunggu realisasi pembayaran,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Comments
Loading...