Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Penyerapan APBD Triwulan I di Pati Masih Minim

MuriaNewsCom, Pati – Penyerapan Alokasi Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Pati masih minim. Banyak Instansi yang total penyerapannya belum mencapai taraf maksimal. Bahkan pada tahun ini, terbilang cukup rendah.

Itu disampaikan oleh Bupati Pati Haryanto dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional (RAKORPOK)Kegiatan Triwulan I sampai dengan Maret 2018 di Ruang Pragola Setda Pati, Senin (16/4/2018).

”Penyarapan Anggaran tahun ini terbilang cukup rendah,terlebih untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pati yang hanya 0,23 persen. Disusul kemudian Dinas Sosial (Dinsos) Pati yang hanya 2,62 persen,” ungkapnya.

Menurutnya, penyerapan anggaran harus bias lebih maksimal. Sebab, setiap triwulan sekali, pasti ada laporan yang masuk. Apabila penyerapan masih minim, nantinya anggaran selanjutnya bisa ditunda dan dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain

”Ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai anggaran yang sudah dikeluarkan itu, tidak diserap secara maksimal. Kalau seperti itu terus, nanti yang repot malah kita sendiri,” imbaunya.

Dia menegaskan, dalam hal penyerapan anggaran, masing-masing kepala dinas harus lebih tegas dan berani, sepanjang yang dilakukan ada benar. Itu dibuktikan dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penyerapan anggaran yang sudah dilakukan.

”Jangan takut untuk segera melakukan penyerapan anggaran. Selama yang kalian lakukan itu benar dan sesuai dengan prosedur, segara realisasikan,” tegasnya.

Dari data yang di paparkan, dinas yang sudah menyerap anggaran secara maksimal adalah Dinas Koperasi dan UMKM, yakni 25,07 persen. Jumlah tersebut sudah sesuai target yang hanya 25 persen. Sementara yang hamper mendekati maksimal adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan penyerapan 22,12 persen.

”Untuk laporan selanjutnya, kami harapkan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus sudah menyerap anggaran sesuai dengan ketentuan maksimal,” tandasnya.

Editor: Supriyadi

Comments
Loading...