Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Ancam Swasembada Pangan, Pemkab Jepara Diminta Tegas Terhadap Alih Fungsi Lahan

MuriaNewsCom, Jepara – Dinilai mengancam swasembada pangan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara diminta tegas terhadap segala bentuk pelanggaran alih fungsi lahan, terutama lahan pertanian yang dijadikan sebagai bangunan industri ataupun perumahan.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Jepara, Nur Hidayat kepada MuriaNewsCom, Rabu (11/4/2018). Menurutnya maraknya praktek alih fungsi lahan pertanian dikhawatirkan mengancam progam swasembada pangan di Kabupaten Jepara.

Dia mengingatkan Pemkab agar tidak mengobral izin alih fungsi lahan yang menyokong ketahanan pangan di Kabupaten Jepara. “Alih fungsi lahan pertanian berpotensi mengancam program swasembada pangan. Karena itu Pemkab Jepara harus konsisten dan tegas memperhatahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),” jelasnya.

Ketua Fraksi Partai Nasdem ini juga meminta Pemkab tegas dalam memberikan sanksi bagi segala bentuk pelanggaran yang mengancam lahan pertanian yang dijadikan bangunan indusrri ataupun perumahan.

Menurutnya dari data yang ia peroleh luasan lahan pertanian di Kabupaten Jepara terus menyusut tiap tahunnya. Tahun 2011, luasan lahan pertanian berkisar antara 28 ribu – 30 ribu hektare. Namun tahun 2016, luasannya 26.964 hektar. Dan tahun 2017, luasannya menyusut dan tinggal 25.815 hektare.

“Mestinya urusan ketahanan pangan menjadi prioritas dan harus dipersiapkan jauh kedepan. Masyarakat global sudah mulai mengkhawatirkan ancaman krisis pangan dunia, tapi wilayah Jepara yang masih banyak lahan pertanianya malah banyak yang diurug dan beralih fungsi. Jika banyak yang diurug otomatis lahan disebelahnya akan rusak dan tidak produktif lagi,” ungkapnya.

Berdasar pantauan, alih fungsi lahan pertanian untuk berbagai kepentingan memang terus terjadi belakangan ini. Baik untuk kepentingan industri seiring geliat investasi di Jepara, perumahan atau lainnya. Awal pekan ini, contoh lahan yang menjadi “korban” alih fungsi seperti areal persawahan di tepi Jalan Raya Jepara – Kudus, tepatnya dekat Tugu Macan Kurung, Kecamatan Nalumsari.

Tak hanya itu, beberapa daerah di Bawu Batealit serta Mulyoharjo juga banyak area persawahan yang mulai beralih fungsi.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Jepara Achid Setiawan mengakui memang praktek alih fungsi lahan pertanian memang terus terjadi. Terlebih lahan yang lokasinya di tepi jalan. Hanya saja, pihaknya tak bisa berbuat banyak lantaran izin terkait hal itu berada di bawah instansi lain.

“Makanya kalau ditanya alih fungsi lahan pertanian di dekat Tugu Macan Kurung, saya malah malah baru tahu.  Karena memang bukan kita yang mengeluarkan izin pengeringan,” ucap Achid.

“Praktek alih fungsi lahan terjadi karena hingga kini memang belum ada basis data tunggal yang bisa dipakai untuk rujukan penentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Sampai sekarang, data dari Kementrian Pertanian, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berbeda,”Jelasnya.

Editor: Supriyadi

Comments
Loading...