Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Nah Lho! Jalan Dibiarkan Rusak Pemerintah Bisa Dipidana

MuriaNewsCom, Semarang – Kerusakan jalan seolah menjadi hal yang lumrah terjadi setiap musim hujan. Namun kadangkala, kerusakan jalan itu tak langsung ditangani dan bahkan hingga dalam waktu yang sangat lama.

Akibatnya, kerusakan jalan sering mengganggu aktivitas warga, bahkan kerap memicu kecelakaan. Masyarakat biasanya hanya pasrah dan mengeluh. Padahal yang belum banyak diketahui, masyarakat sebenarnya bisa melakukan langkah hukum.

Bahkan pemerintah bisa terkena jeratan pidana jika sengaja membiarkan jalan tetap rusak. Pakar Transportasi dari Unika Soegijapranoto Semarang, Djoko Setijowarno menyebut, sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Linta dan Angkutan Jalan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk langsung memperbaiki kerusakan jalan.

“Aparat Kementerian PUPR atau Dinas Bina Marga/Dinas PU di daerah sesuai kewenangan, masih banyak yang tidak memahami akan jeratan hukum akan mengenai mereka, jika membiarkan jalan rusak tanpa dilakukan perbaikan segera,” katanya dilansir Metrojateng.com, Rabu (28/2/2018).

Ia menyebut, dalam pasal 24 ayat 1 undang undang tersebut secara tegas dijelaskan, penyelenggara wajib segara dan patut memperbaiki kerusakan jalan yang dapat memicu kecelakaan. Namun selama ini yang sering jadi alasan adalah masalah cuaca dan anggaran.

Menurutnya, jika kondisi cuaca dan keterbatasan anggaran, ada langkah yang harus dilakukan pemerintah. Yakni memberikan peringatan kepada pengguna jalan untuk lebih waspada dan berhati-hati.

”Ini sesuai pasal 24 ayat 1. Jika belum dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan,” ujarnya.

Begitu juga dengan pasal 273 juga menyebut sanksi terhadap pembiaran kerusakan jalan ini. Jika kerusakan jalan mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan korban ringan, penyelenggara jalan bisa dipidana kurungan paling lama enam bulan atau denda maksimal Rp 12 juta.

Sementara jika mengakibatkan luka berat, bisa dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta. Jika korban meninggal dunia, dapat dipidana penjara hingga 5 tahun atau denda paling banyak Rp 120 juta.

Sementara, jika penyelenggaran jalan tidak memberi tanda atau rambu pada jalan rusak dan belum diperbaiki dapat dipidana kurungan penjara hingga 6 bulan atau dendan bayar maksimal Rp 1,5 juta.

Editor : Ali Muntoha

Comments
Loading...