Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Disayangkan, Panwas Pemilu Hanya Jadi Pekerjaan Sambilan

MuriaNewsCom, Semarang – Posisi pengawas pemilu dianggap sangat penting untuk menjaga pemilihan umum tetap terkontrol. Namun fakta di lapangan, aktivitas pengawasan pemilu ini hanya dijadikan pekerjaan sambilan.

Ini terlihat dari banyaknya panitia pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat kecamatan di Jawa Tengah yang dianggap tak serius dalam menjalankan tugasnya. Banyak panwas yang masih rangkap pekerjaan, yang beberapa di antaranya merupakan PNS, dosen dan wartawan.

Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Jawa Tengah mendata, masih banyak panwas yang merangkap pekerjaan, sehingga tugas pengawasan menjadi tak maksimal. Koordinator Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Jawa Tengah, Teguh Purnomo mengaku prihatin dengan kondisi ini.

”Saya merasa prihatin ternyata pekerjaan sebagai panitia pengawas pemilu kabupaten maupun kecamatan banyak yang hanya dijadikan pekerjaan sambilan. Padahal biaya yang dikucurkan pemerintah sangat besar,” katanya kepada MuriaNewsCom, Selasa (27/2/2018).

Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus (UMK) ini menyebut, saat proses rekruitmen, para panwas sudah menyatakan setuju untuk meninggalkan pekerjaan lamanya. Dan kesanggupan itu ditunjukkan dalam bentuk surat pernyataan.

”Saat saya menjadi tim seleksi calon Panwaslu Jawa Tengah, semua calon telah menyatakan sanggup untuk meninggalkan pekerjaan lamanya. Hal itu sesuai pasal 117, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di pasal itu telah diwajibkan bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan,” ujarnya.

Komisioner Bawaslu Jateng periode 2012-2017 ini mencontohkan beberapa panwas yang menjadikan tugas pengawasan hanya pekerjaan sambilan.

Di Kabupaten Brebes panwasnya adalah PNS dan merangkap sebagai kepala sekolah. Di Kabupaten Batang, ketua panwas merangkap dosen Unikal tanpa mengajukan cuti. Begitu juga di Kabupaten Grobogan, salah satu panwaslunya juga merangkap dosen dan belum cuti.

”Bahkan panwascam banyak yang PNS, guru bersertifikasi. Di salah satu kecamatan anggotanya semuanya guru bersertifikasi,” terangnya.

Ia menuding, panwas yang masih merangkap kerja itu tidak serius dalam mengemban tugas sebagai panwas. Sehingga ada kecenderungan untuk tidak setia terhadap pekerjaannya, dan bisa mudah terpengaruh.

Ia khawatir pengaruhnya berupa tindakan menyimpang berupa gratifikasi atau suap. Sebagaimana terjadi di Garut, di mana oknum komisioner KPU dan panwaslu diduga menerima suap dari salah satu bakal calon yang tidak lolos.

”Rangkap kerja panwas di Jateng jelas-jelas mencederai janji saat feat and proper test dulu. Sebab ketika itu sudah sanggup undur diri dari pekerjaan lama,” kata dia.

Ia juga terusik dengan telah banyaknya laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), dengan terlapor pengawas pemilu.

”Saya mengetuai pengawasan partisipatif yang anggotanya tersebar se-Jawa Tengah. Mereka selalu pasang mata mengawasi berbagai penyimpangan. Misi kami agar kerja panwas maksimal,” tegasnya.

Editor : Ali Muntoha

Comments
Loading...