Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Pemkab Kudus Tunggu Aturan Kuota Taksi Online

MuriaNewsCom, Kudus – Pemerintah Kabupaten Kudus masih menunggu aturan tentang kuota atau jumlah taksi online, dari Pemprov Jateng. Praktis pelaksanaan Permenhub 108/2017 belum bisa diterapkan sepenuhnya mulai awal Februari 2018.

“Sesuai hasil rapat di Balai Perhubungan Wilayah Pati, intinya pemprov akan mengatur terkait kuota atau jumlah kendaraan yang boleh dioperasionalkan pada tiap-tiap daerah. Baru setelah selesai tahapan itu, akan berlanjut pada pemberlakuan aturan tersebut,” ujar Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Kudus Putut Sri Kuncoro, Rabu (1/2/2018).

Selain kuota, nantinya pemerintah juga akan mengatur terkait zonasi, atau wilayah edar dari taksi-taksi online. Dikatakannya, bila tak ada perubahan, maka trayek taksi online akan dibatasi hanya sampai di wilayah eks karisidenan Pati. Sementara untuk taksi konvensional, bisa beredar hingga satu provinsi Jawa Tengah.

Kasi Angkutan Jalan Dishub Kudus Sudarwanto, menyatakan hal senada. Untuk saat ini pihaknya memang masih menunggu aturan terkait kuota taksi online dari pemprov Jateng.

“Di Kudus ada yang namanya Surat Penyelenggaraan Izin Operasional Taksi, itu jumlahnya ada 75 unit. Sedangkan, di Kudus ada dua perusahaan Taksi Konvensional yakni Puri Kencana dan Abadi, masing-masing taksi tersebut telah mengantongi izin 20 dan 25 unit. Nah untuk yang online masih ada kesempatan 30 unit untuk dipergunakan,” tutur dia.

Dirinya menyebut, setelah penentuan kuota dari propinsi jelas, maka akan diterapkan permenhub, yang mengharuskan adanya persyaratan khusus untuk taksi online. Diantaranya, armada yang digunakan taksi online harus diuji KIR terlebih dahulu, pengemudi harus memiliki SIM A Umum, terdaftar di badan usaha hingga dipasangi stiker.

“Taksi kan harus memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Maka kami pemerintah mengawasi, tidak boleh terjadi pertentangan dengan taksi konvensional, zonasi pun harus diatur. Intinya kementrian perhubungan masih memperhatikan kearifan lokal,” imbuhnya‎.

Editor: Supriyadi

Comments
Loading...