Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

BI Larang Transaksi Bitcoin, Rawan Jadi Alat Pendanaan Teroris

MuriaNewsCom, Semarang – Penggunaan uang virtual seperti Bitcoin mulai dilarang digunakan di Inonesia. Bank Indonesia (BI) memperingatkan, kepada semua pihak untuk tak menjual, membeli atau memperdagangkan uang virtual (cirtual currency).

Keterangan tertulis Bank Indonesia menyebut, uang virtual seperti Bitcoin tak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan di Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam UU itu dijelaskan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah.

Bi juga menyebut, pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi. Karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi.

Selain itu, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency, serta nilai perdagangan sangat fluktuatif. Sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Ketentuan ini mulai disosliasikan oleh seluruh perwakilan BI. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng-DIY, Hamid Pondo Wibowo mengatakan, selain Indonesia ada beberapa negara lain yang melarang penggunaan uang virtual. Di antaranya, Jepang dan Kanada.

Pertimbangannya, fluktuasi uang virtual seperti Bitcoin tidak jelas. Dan berpotensi memengaruhi kestabilan sistem keuangan negara.

“Naik turunnya nilai Bitcoin ini tidak terkontrol. Saat ini saja, satu Bitcoin bisa bernilai Rp 250 juta. Bisa saja akan naik atau nanti turun. Masyarakat tentunya yang akan dirugikan,” katanya, Rabu (17/1/2018).

Di Jawa Tengah menurut dia, Bitcoin belum terlalu banyak yang menggunakan. Meski demikian, sebelum berkembang pihaknya perlu memberi peringatan kepada masyarakat.

Sesuai Undang-Undang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia, masyarakat yang kedapatan menggunakan Bitcoin akan diberikan sanksi secara bertahap, mulai peringatan hingga tempat penutupan usaha.

Editor : Ali Muntoha

Comments
Loading...