Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Langgar Aturan, Satpol PP Kudus Sita Ribuan APK di 9 Kecamatan

MuriaNewsCom, Kudus – Satpol PP Kabupaten Kudus menyita ribuan alat peraga kampanye (APK) yang menyalahi aturan pemasangan. APK tersebut hampir merata dari kelima pasang calon Bupati/Wakil Bupati Kudus yang tersebar di sembilan kecamatan.

“Banyak sekali, ribuan kemarin kami mengirim 1970 an APK ke tempat pembuangan akhir (TPA),” ujar Kepala Satpol PP Kudus Djati Solechah, Senin (15/1/2018).

Menurutnya operasi pembersihan APK yang melanggar aturan telah dilakukan beberapa kali. Namun setelah dilakukan, masih saja ada yang bermunculan kembali.

Djati menyebutkan, APK sebanyak 1.970an buah tersebut didapatkan dari sekali operasi. Dalam sehari, ia menyebut ada tiga kali shift.

“Itu baru sekali, kalau tiga kali dalam sehari bisa jadi sekitar 5000 an APK yang disita. APK yang melanggar aturan pemasangan bukan hanya dari satu orang calon namun hampir semua calon,” tambahnya.

Dirinya menyebut, tidak semua APK yang disita belum memiliki izin. Adapula yang telah berizin dan membayar pajak reklame, akan tetapi beberapa di antaranya telah habis masa izinnya.

Selain itu, ia juga mengambil APK yang dipasang di fasilitas umum seperti tiang listrik, dekat sekolahan atau tempat ibadah dan di pohon. Hal itu melanggar Perda Kudus nomor 8/2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3)

Djati menegaskan, pihaknya akan kembali lagi melakukan penertiban terhadap pemasangan APK setelah acara lomba kawasan tertib, yang diadakan oleh Propinsi Jateng. Namun demikian, pihaknya mengakui belum bisa maksimal, karena keterbatasan tenaga dan daya jangkau.  Untuk itu ia memberdayakan petugas Satpol PP di kecamatan-kecamatan.

“Kami mengimbau agar bakal pasangan calon dalam memasang APK sesuai peraturan, dengan membayar pajak dan menempatkannya di tempat yang sesuai peruntukannya. Karena nantinya satu pasangan diantaranya akan memimpin Kudus, jadi harus memberi contoh kepada masyarakat,” imbau Djati.

Terpisah, Ketua Panwaskab Kudus Wahibul Minan menyebut selama belum memasuki musim kampanye dan ditetapkan sebagai calon bupati-wakil bupati, kewenangan penindakan APK berada di tangan Satpol PP.

”Saat ini kewenangan Satpol PP. Rencananya saat masa kampanye nanti, kami juga akan menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja untuk ikut membantu menurunkan APK yang melanggar,” tegasnya.

Editor: Supriyadi

Comments
Loading...