Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Kabar Gembira, Siswa SMA/SMK se-Jateng Bakal Terima Bantuan Pendidikan Senilai Rp 1 Juta Per Anak

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) berencana memberikan bantuan pendidikan kepada seluruh siswa SMA/SMK sebesar Rp 1 juta di tahun 2018. Untuk mewujudkan hal itu, pemprov sudah menyiapkan dana melalui APBD sebesar Rp 792 miliar.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh para orangtua siswa.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai melantik 140 pejabat yang terdiri dari 106 kepala sekolah (SMA/SMK/SLB Negeri), 33 pejabat fungsional, dan satu susulan pejabat struktural, di gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (2/1/2018).

”Ini akan kita berikan ke siswa, harapannya siswa tidak bayar lagi mulai tahun ini. Sehingga kalau mereka mau iuran lagi untuk urusan sekolah, biar orangtanya tidak berat lagi, syukur kalau itu cukup,” katanya.

Ia mengatakan, sejak adanya alih kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, dirinya dikeluhi masyarakat yang mengira sebelumnya adalah gratis. Padahal yang gratis hanya di Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, dan Kudus, karena ada subsidi dari pemkab setempat.

”Saya disambati banyak orang yang persepsinya tidak tepat. Persepsinya seolah SMA/SMK itu dulu gratis, padahal dulu yang gratis hanya empat kabupaten,” katanya.

Maka, kemudian ia memerintahkan ke Dinas Pendidikan untuk menghitung biaya pendidikan. Jika selama ini ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka kekurangan kebutuhan biaya di sekolah lainnya akan dicukupi melalui APBD provinsi.

”Maka kekurangannya itu kita tambah. Itu pengganti SPP, jadi saya harapkan anak sekolah sekarang sudah tidak bayar, itu bisa membantu para orangtua di SMA dan SMK. Kalau toh nanti ada, ya tinggal iuran yang lewat komite itu saja,” katanya.

Ia juga menegaskan, sesuai perundangan, pendidikan adalah tanggungjawab negara, masyarakat, dan orangtua siswa. Maka, ketika negara belummampu, diperlukan partisipasi dari orangtua siswa dan masyarakat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provini Jateng Gatot Bambang Hastowo mengatakan, bahwa dana sebesar Rp 792 miliar dari APBD Provinsi Jateng tahun 2018 itu adalah untuk biaya operasional pendidikan (BOP).

Penggunaannya adalah untuk pembiayaan honor guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) serta operasional sekolah.

Selama ini, setiap sekolah mendapat dana BOS untuk para siswa dari pemerintah pusat melalui APBN, tiap siswa mendapat Rp 1,4 juta. Adanya BOP dari provinsi itu, nantinya rata-rata persiswa mendapat tambahan bantuan sekitar Rp 1 juta.

”Padahal butuhnya persiswa kan sekitar Rp 3 juta. Jika sudah ada Rp 1,4 juta dari pusat melalui BOS dan ditambah dari povinsi berupa BOP sekitar Rp 1 juta, maka setidaknya bisa meringankan beban masyarakat dalam biaya pendidikan,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Comments
Loading...