Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Rusak Integritas, Bupati Grobogan Minta Masyarakat Tak Biasakan Beri Uang Pelicin

Para Camat dan Kepala Desa mengikuti acara Sosialisasi Saber Pungli di pendapa kabupaten, Rabu (20/12/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Untuk menekan terjadinya praktik pungutan liar (pungli) butuh dukungan dari masyarakat. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan tidak membiasakan memberi uang pelicin pada oknum tertentu saat meminta pelayanan.

Hal itu ditegaskan Bupati Grobogan Sri Sumarni saat membuka Sosialisasi Saber Pungli bagi Camat dan Kepala Desa di pendapa kabupaten, Rabu (20/12/2017).

“Selama ini, masih banyak masyarakat yang beranggapan jika memberikan uang pelicin maka urusannya jadi lebih cepat dan mudah. Tindakan seperti ini harus dihilangkan,” tegasnya.

Sosialisasi juga menghadirkan Ketua tim Saber Pungli yang dijabat Wakapolres Grobogan Kompol I Wayan Tudy. Hadir pula, Kasat Intel Kejaksaan Negeri Grobogan Wishnu Respati dan pejabat dari Inspektorat.

Menurut Sri, pungutan liar dapat ditemui dalam bidang pelayanan publik. sehari-hari di negeri ini. Di antaranya, kondisi pelayanan yang kurang maksimal seringkali dimanfaatkan oleh oknum untuk meminta uang tambahan.

Oknum itu, biasanya menawarkan bantuan kepada pemohon layanan untuk membantu penyelesaian layanan secara cepat dengan imbalan berupa uang dalam jumlah tertentu.

“Oknum ini ada yang bekerja sama dengan orang dalam atau bahkan orang dalam sendiri yang bertindak sebagai calo. Saat ini, keberadaan calo di beberapa kantor pelayanan publik sudah mulai berkurang. Namun, itu masih belum tuntas,” jelasnya.

Sri menegaskan, uang pelicin memang tidak menyebabkan kerugian negara secara langsung. Namun dalam jangka panjang, praktek tersebut akan merusak integritas dan mentalitas para pegawai instansi pemerintah.

“Sebagai pegawai instansi pemerintah, sudah menjadi kewajiban untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat tanpa memungut bayaran,” cetusnya.

Ditambahkan, praktik pungutan liar selama ini berjalan seperti sudah menjadi kebiasaan. Namun kondisi tersebut mulai berubah, ketika Presiden Jokowi menyatakan komitmennya dan menaruh perhatian serius untuk memberantas pungli.  

Komitmen Presiden kemudian dipertegas dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Sedangkan di Kabupaten Grobogan kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 700/34/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Grobogan.

Editor: Supriyadi

Comments
Loading...