Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

DPRD Minta Rekrutmen Outsourcing di OPD Harus Ada Analisa Kebutuhan

INFO DPRD KUDUS

Rapat koordinasi antara DPRD dengan OPD membahas penggunaan tenaga outsourcing. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – DPRD Kudus menyatakan tak mempermasalahkan organisasi perangkat daerah (OPD) merekut tenaga alih daya (outsourcing), asal tak ada aturan yang dilanggar.

Hal ini dikemukakan Wakil Ketua DPRD Kudus, Ilwani saat rapat koordinasi antara DPRD dengan sejumlah OPD di Kudus, Senin (11/12/2017).

Menurut dia, saat ini jumlah tenaga outsourcing di sejumlah OPD mencapai ribuan orang. Ia menyebut, jumlah tenaga alih daya yang tercatat dalam rakor itu sebanyak 1.200 orang, sementara ada sejumlah OPD yang tidak datang.

“Tadi ada beberapa yang absen, seperti Disdikpora Kudus. Sehingga jumlahnya lebih banyak,” katanya.

Dikatakan, dari sekian banyak OPD di Kudus, yang memiliki tenaga outsourcing terbanyak terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH). Dinas ini memiliki 331 tenaga alih daya. Jumlah yang banyak itu, dibutuhkan untuk tenaga kebersihan di lingkup Pemkab Kudus.

Selain PKPLH, Disdukcapil juga memiliki jumlah outsourcing yang cukup tinggi. Yaitu sejumlah 60 petugas. Kemudian untuk Dinas Pertanian dan Pangan 50 petugas, serta DKK 78 tenaga alih daya.

Perekrutan tenaga alih daya tersebut, kata politisi PKB itu, tidak dipermasalahkan, sepanjang tidak ada aturan yang dilanggar. Selain itu, kata dia, perekrutannya memang sesuai kebutuhan dan setiap tahunnya juga berlanjut.

“Jika keberadaan tenaga alih daya tersebut tidak ada bedanya sebelum ada perekrutan, tentu patut menjadi bahan evaluasi kebutuhannya,” ujarnya. 

Sementara jika keberadaan tenaga alih daya ini cukup penting, kata Ilwani, setiap tahunnya layak diadakan perekrutan. Karena kebijakan tersebut mampu mengurangi pengangguran di Kudus.

Dijelaskan, dari pertemuan itu, pihaknya menemukan adanya hal yang kurang. Terutama mengenai Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK), yang tidak ada dalam penggunaan outsourching.

“Penentuan outsourcing di masing-masing OPD, dibutuhkan analisis jabatan dan analisa beban kerja. Sehingga kebutuhan tenaga di masing-masing OPD akan diketahui berapa jumlahnya,” jelasnya.

Dia juga menyebut, penyusunan Anjab dan ABK saat ini sedang berjalan di masing-masing OPD dan mengirimkannya ke Bagian Orpeg Kudus.

“Anjab itu disusun langsung OPD terkait, sedangkan ABK merupakan verifikasi yang dilakukan oleh Orpeg. Verifikasi dibutuhkan untuk memastikan apakah kebutuhan tenaganya sudah sesuai beban kerja atau belum,” jelasnya.

Dia berharap Anjab dan ABK dapat diselesaikan tahun ini. Sehingga, pada pertemuan nantinya, dapat dibahas lebih detail kebutuhan tenaga outsourcing di tiap OPD. “Jadi tidak asal rekrutmen saja, melainkan ada dasarnya dari Anjab dan ABK,” tegasnya.

Editor : Ali Muntoha

Comments
Loading...