Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Hasil Survei PDIP Ganjar Masih di Atas Angin, Tapi Kasus Ini yang Dikhawatirkan

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo saat menyerahkan bantuan di BBPBAP Jepara beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Nama petahana Gubernur Jateng Ganjar Pranowo masih belum terkalahkan dalam survei yang dilakukan PDI Perjuangan sebagai calon gubernur. Bahkan disebut, tingkat elektabilitas Ganjar mengalami peningkatan dari beberapa bulan lalu.

Ketua DPD PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto menyebut, jika beberapa bulan lalu hasil survei Ganjar sebesar 46,1 persen, kini hasilnya telah meningkat drastis. “Faktanya demikian, fakta lapangan Ganjar agak sulit dilawan,” katanya.

Dalam kesempatan pelantikan Kader Komunitas Juang angkatan IV, di Panti Marhaen, Minggu (10/12/2017), ia juga menyebut, jika hasil survei internal justru menurun. Angkanya hanya 63 persen, dibanding survei sebelum Pilgub Jateng 2013 lalu yang mencapai 93 persen.

“Ada penurunan, maka petinggi di internal partai perlu dibereskan. Tapi Ganjar di publik sangat disukai, maka surveinya tetap tinggi,” ujarnya.

Namun ada yang membutnya cukup khawatir, yakni terus dikaitkannya nama Ganjar Pranowo dalam kasus korupsi E-KTP. Menurut dia, kasus ini rawan membuat elektabilitas Ganjar menjadi rontok.

“Ganjar hanya akan rontok kalau dihantam E-KTP, kalau dia naik kelas menjadi tersangka,” katanya dikutip dari beritajateng.com.

Lebih lanjut Pacul mengatakan, kalau sebelum pendaftaran status hukumnya masih sebagai saksi dan tidak naik menjadi tersangka, maka hampir bisa dipastikan rekomendasi calon gubernur akan diberikan kepada Ganjar Pranowo. Namun kalau sudah naik kelas maka akan diberikan kepada yang lainnya.

“Yang membuat saya kawatir kalau setelah masa pendaftaran sampai dengan penetapan calon dia naik kelas, momprot kita,” bebernya.

Berbeda kalau sudah dilakukan penetapan calon oleh KPU, Pacul mengaku tidak kawatir karena bisa dipastikan sampai pelaksanaan pilgub status hukumnya tidak akan naik.

“Kalau sudah ditetapkan aman, soalnya sudah ada understanding antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian tidak akan diutak-atik,” katanya.

Kecuali, tambah Pacul, kalau ada hal hal yang sifatnya khusus seperti yang terjadi di DKI beberapa waktu yang Lalu.

Ia juga memperkirakan rekomendasi baru akan diturunkan oleh DPP PDI Perjuangan mepet dengan pendaftaran. Hal ini sama seperti pada Pilgub Jateng 2013 lalu.

Editor : Ali Muntoha

Comments
Loading...