Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Upah Buruh yang Sudah Tinggi Tak Boleh Diturunkan Gara-gara UMK

Buruh menerima THR sebesar satu kali upah di tempat kerjanya di Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jateng tahun 2018. Besaran upah ini harus diberlakukan mulai 1 Januari 2018.

Penetapan UMK Jateng 2018 melalui penandatanganan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng Nomor bernomor 560/89 Tahun 2017. SK ini ditandatangani Ganjar Pranowo pada Senin (20/11/2017) kemarin.

Dalam SK itu juga disebutkan, pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMK tidak boleh mengurangi atau menurunkan besaran upah.

Ganjar Pranowo menyatakan, jika ada pihak yang tidak puas dengan ketentuan tersebut bisa berupaya sesuai aturan. Namun ia menegaskan jumlah tersebut sudah upaya optimal.

“Pasti selalu ada yang tidak puas. a persilakan jika ada pihak yang menggugat. (UMK) sudah ditetapkan, soal demo ya gak apa-apa, pasti akan selalu ada yang tidak puas, boleh saja,” kata Ganjar di Balai Besar Pelatihan Kerja, Pedurungan, Semarang, Selasa (21/11/2017).

Ganjar memastikan, penetapan UMK 2018 menggunakan acuan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam PP itu disebutkan kenaikan harus 8,71 persen.

Meski demikian, Ganjar menyebut di beberapa daerah justru kenaikannya melebih aturan tersebut.

“Di beberapa tempat ada yang tidak persis, tapi rata-rata melebihi dari PP, jangan khawatir sebab semuanya tidak ada yang di bawah PP,” ujarnya.

Selain itu, pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan upah minimum dapat mengajukan penangguhan kepada Gubernur Jawa Tengah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengajuan penangguhan UMK ini harus dilakukan paling lama 10 hari sebelum ketentuan UMK 2018 berlaku, atau sebelum 1 Januari 2018.

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah, Heru Budi Utoyo mempertimbangkan langkah menggugat hasil penetapan UMK. Ia mengaku kecewa lantaran angka yang ditetapkan tidak mendengar aspirasi para buruh.

“Kami masih pertimbangkan apakah akan melakukan gugatan atau tidak. Kita rapatkan barisan dulu, karena saat pertemuan dengan Dewan Pengupahan, gubernur tidak menyebut angka, tapi hari ini malah langsung ditetapkan,” terangnya.

Heru mengaku kecewa ketika upah yang ditetapkan condong ke pengusaha. Ia mencontohkan, di Kota Semarang yang merupakan ibukota Jawa Tengah ditetapkan angka Rp 2.310.087,502, padahal ada dua angka yang diusulkan saat itu. Pihak buruh sendiri mengusulkan sebesar Rp 2.754.865.

Editor : Ali Muntoha

Comments
Loading...