Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Rekrutmen PPS Pilgub Jateng Dianggap Semrawut

Aktivis dan Jaringan Advokasi Hukum Pemilu Jateng, Teguh Purnomo saat memberi keterangan terkait temuan kesalahan dalam rekruitmen PPS di Purbalingga. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Proses rekrutmen anggota panitia pemungutan suara (PPS) untuk Pilgub Jateng dianggap cukup semrawut. Ada indikasi proses rekrutmen di beberapa daerah tak sesuai dengan prosedur.

Hal ini berdasarkan temuan Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Jawa Tengah, yang menemukan adanya kesalahan dalam proses rekrutmen PPS. Aktivis Jaringan Advokasi Hukum Pemilu Jateng, Teguh Purnomo menyebut, pihaknya menemukan adanya kesalahan prosedur dalam proses rekrutmen PPS di Purbalingga.

Temuan itu telah dilaporkan ke Panwaslu Purbalingga, dan dinyatakan perekrutan itu tak sesuai dengan PKPU Nomor 13 tahun 2017.

Teguh yang juga mantan komisioner Bawaslu Jawa  Tengah ini menyebut, kesalahan proses rekrutmen itu bisa saja tak hanya terjadi di Purbalingga saja, tetapi juga terjadi di derah-daerah lain di Jateng.

“Ini karena pelaksanaan perekrutan PPS Pilgub Jateng mengalami beberapa kali revisi, baik secara mekanisme maupun jadwal, yang tak disertai dengan prosedur dengan jelas,” kata Teguh, Kamis (16/11/2017).

Ia merinci, sejumlah revisi yang dikeluarkan KPU yakni mulai dari perpanjangan waktu pendaftarannya karena tidak semua desa/kelurahan terpenuhi kuotanya. Kemudian revisi terkait dengan mekanisme tata cara seleksi.

”Perubahan yang sangat mendasar adalah adanya pelaksanaan seleksi tertulis untuk PPS. Dalam surat-surat sebelumnya tidak pernah memerintahkan tes tertulis. Tiba-tiba pada saat sudah memasuki tahapan seleksi wawancara, ada perintah dari KPU Jateng untuk menyelenggarakan tes tertulis,” ujarnya.

Menurut dia, perintah tersebut disampaikan pada 8 November 2017, tepat saat PPK akan memulai wawancara kepada calon PPS.

”Perintah tersebut sangat mendadak dan tidak disertai dengan prosedur yang jelas untuk melaksanakan test tertulis secara teknis,” terangnya.

Ia juga menyebut, KPU Jateng juga tidak menjelaskan prosedur pengumuman hasil tes tertulis sebagaimana diatur PKPU nomor 13 tahun 2017.  Akibatnya, seluruh KPU kabupaten/kota melaksanakan instruksi tes terulis dengan varian yang beragam.

”Hal yang sama juga terjadi di PPK sebagai pelaksana test PPS. KPU Jateng sebagai pengambil kebijakan mungkin perlu menjelaskan kepada publik terkait proses pembentukan PPS ini,” katanya.

Ia juga mendesak Bawaslu Jateng untuk merespon permasalahan ini. Karena lembaga yang mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi rekruitmen penyelenggara adalah pengawas pemilu dan untuk tingkat Provinsi Jateng yakni Bawaslu Provinsi Jateng.

”Ini harus dicari sumber masalahnya dan dimana saja masalah ini telah terjadi,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Comments
Loading...