Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Buruh Desak Gubernur Tetapkan UMK Kota Semarang Rp 2,7 Juta

Para buruh di Kota Semarang menggelar ujuk rasa di depan kantor Gubernur Jateng mendesak menetapkan UMK sebesar Rp 2,7 juta. (Foto : Antara Jateng)

MuriaNewsCom, Semarang – Ribuan buruh dari  Kota Semarang melakukan aksi unjukrasa di depan kantor gubernur Jateng, di Jalan Pahlawan Semarang, Rabu (15/11/2017). Mereka mendesak Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menetapkan Upah Minum Kota (UMK) Semarang tahun 2018 sebesar Rp 2,7 juta.

Desakan ini dilakukan, lantaran Pemkot Semarang mengajukan UMK 2018 sebesar Rp 2,3 juta. Tahun 2017 ini UMK Kota Semarang sebesar Rp 2,1 juta.

Ada ribuan buruh yang mengikuti demo. Mereka datang menggunakan truk maupun konvoi dengan sepeda motor. Mereka memulai aksi dari Simpanglima Semarang, menuju Jalan Pahlawan.

Aksi ini dikawal ketat aparat kepolisian. Pintu pagar juga dijaga ketat, agar para demonstran tak menerobos ke dalam kompleks kantor gubernuran. Setelah beberpa saat orasi, perwakilan massa dipersilahkan masuk untuk beraudiensi dengan kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di kantor gubernur.

Koordinator Aliansi Buruh Kota Semarang Karmanto mengungkapkan, formulasi penghitungan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 itu sudah tidak relevan lagi karena penghitungannya tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL).

“PP yang derajatnya lebih rendah dibanding undang-undang, malah dipakai untuk regulasi pengupahan di Kota Semarang. Kami menuntut pada Pemkot Semarang dan Pemprov Jateng bertanggungjawab menyejahterakan buruh,” katanya.

Ia menyebut, pihaknya telah membuktikan dengan melakukan penghitungan sendiri dan hasilnya jauh di atas penghitungan yang menggunakan formulasi PP 78/2015.

Pihaknya sudah melakukan survei harga kebutuhan pokok di lima pasar di Kota Semarang. Antara lain di Pasar Karangayu, Jatingaleh, Pedurungan, Lamper, Mangkang. Dari hasil survei tersebut, kebutuhan hidup layak (KHL) buruh mestinya UMK yang ditetapkan Rp 2,7 juta.

Oleh karena itu, buruh mendesak gubernur menetapkan UMK 2018 di 35 kabupaten/kota se-Jateng sesuai dengan KHL 2017 ditambah inflasi serta pertumbuhan ekonomi.

“Kami juga berharap nilai kenaikan UMK 2018 tidak boleh rendah dari kenaikan tahun sebelumnya, baik nominal maupun persentasenya,” ujarnya.

Editor : Ali Muntoha

Comments
Loading...