Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Ini Lima Tuntutan Kades Se-Kecamatan Undaan saat Demo di Depan Kantor DPRD Kudus

Belasan Kades se-Kecamatan Undaan ditemui anggota dewan usai berorasi di depan kantor DPRD Kudus, Kamis (9/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Sebanyak 16 kepala desa (kades) di Kecamatan Undaan yang tergabung dalam Forum Peduli Petani Undaan (FPPU) menuntut lima hal saat berdemo di depan Kantor DPRD Kudus, Kamis (9/11/2017). Lima hal tersebut berkaitan dengan pupuk yang sangat dibutuhkan petani.

Kades Berugenjang, Kiswo mengatakan, lima tuntutan yang digemborkan diharapkan bisa memperbaiki sistem penjualan pupuk. Karena itu, ia berharap tuntutan tersebut bisa dilakukan segera, maksimal tahun depan.

“Kita mencari solusi bersama, dan ini jangan berlaku hanya sesekali saja. Kalau bisa dilakukan seterusnya,” katanya disela-sela demo.

Baca: Kades Se-Kecamatan Undaan Demo di Kantor DPRD Kudus

Ia menyebutkan, tuntutan pertama adalah adanya pembenahan sistem distribusi pupuk. Ini lantaran, pendistribusian pupuk selama ini dianggap tak tepat. Karena distribusi pupuk ada saat petani tak membutuhkan atau usai masa pemupukan. Sedang saat dibutuhkan, pupuk tak ada. 

Kedua, para petani Undaan meminta monopoli tunggal distribusi pupuk dihentikan. Diakui atau tidak, adanya monopoli distribusi pupuk sangat berdampak pada petani. Bahkan, sering kali petani menjadi korban para distributor dengan alasan kelangkaan pupuk hingga harganya melambung tinggi.

“Kami juga meminta agar ada distributor di Undaan. Sebagaimana diketahui di Undaan merupakan lumbung pangan Kudus, tapi tak ada distributor resmi,” pintanya.

Poin ketiga, adalah rasionalsasi pengecer pupuk dengan menyesuaikan luasan lahan pertanian di masing-masing desa. Semakin besar lahan sawah, maka pupuk juga makin banyak.

”Keempat, soal peningkatan pemahaman dan penguasaan lapangan mengenai personal pertanian dinas terkait. Dan kelima, solusi adanya dampak diberlakukan kartu tani. Itu semua harus dikaji dan diselesaikan,” tegasnya.

Editor: Supriyadi

Comments
Loading...