Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Guru Tidak Tetap Ngadu Soal Kesejahteraan ke Pimpinan Dewan

INFO DPRD KUDUS

Ratusan GTT dan PTT saat melakukan audiensi dengan DPRD Kudus. (istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – DPRD Kudus diwaduli ratusan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) yang mengabdi di sejumlah sekolah di Kudus, Rabu (8/11/2017). Mereka mengadukan kesejahteraan mereka yang masih memprihatinkan.

Saat ditemui Ketua DPRD Kudus, Masan mereka meminta agar DPRD Kudus memperjuangkan nasib mereka.

Ketua Forum Kebangkitan Guru (FKG) Kabupaten Kudus Supriyono menyebut, nasib GTT dan PTT saat ini cukup memprihatinkan. Kondisi tersebut, kata dia, berawal ketika ada pengangkatan tenaga honorer kategori II tahun 2013. 

Dari sebanyak 504 orang honorer kategori dua, hanya 206 orang yang dinyatakan lulus tes CPNS. Sedangkan sebanyak 109 orang honorer K2 di antaranya telah menerima SK pengangkatan CPNS. Sisanya, sebanyak 97 orang honorer hingga kini belum menerima SK CPNS. 

Dari sebanyak 395 honorer kategori dua yang terdaftar, lanjut dia, sebanyak 225 orang tenaga honorer telah menerima honor setara upah minimum kabupaten (UMK). Sedangkan 170 tenaga honorer hingga kini belum mendapatkan honor setara UMK, ditambah yang teranulir karena ditengarai sebagai honorer siluman.

Menurutnya, saat ini masih banyak guru yang mendapatkan honor kurang dari Rp 200 ribu per bulan. Jumlah ini tak bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kami berharap, bantuan dari DPRD Kudus agar diupayakan mendapatkan payung hukum yang melindungi GTT dan PTT,” katanya. 

Ia mengatakan, guru yang tidak mendapatkan honor sesuai UMK karena tidak diatur dalam petunjuk teknis anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBD Kudus.

Eko Mardiana, guru yang sudah diangkat sebagai PNS yang mendampingi para GTT dan PTT menyebutkan, dari pendataan di enam kecamatan ada sebanyak 1.089 orang GTT dan PTT. “Sedangkan kecamatan lainnya masih dilakukan pendataan,” ujarnya.

Menanggapi permintaan itu, Ketua DPRD Kudus Masan meminta FKG menyajikan data jumlah GTT dan PTT di Kudus, termasuk masa kerjanya.  Pihaknya akan mengupayakan untuk mendorong agar guru mendapatkan honor yang layak.

“Hanya saja, kami tidak bisa menjanjikan bisa diangkat sebagai CPNS, karena itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat,” terangnya.

Ia menilai, peningkatan kesejahteraan bagi GTT dan PTT sangat mungkin dilakukan, meskipun besaran nominalnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 

“Mudah-mudahan, jika datanya segera tersaji bisa dikaji secepatnya dengan dinas terkait agar bisa diusulkan lewat APBD 2018,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Comments
Loading...