Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Politik Uang di Pilkada Sulit Diproses, Solusinya?

Mural karya salah satu peserta dalam lomba yang digelar KPU Kudus baru-baru ini. Mural ini menyindir tentang praktik politik uang. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Setiap pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) masalah politik uang (moeny politics) selalu menjadi topik hangat. Seruan untuk menolak dan regulasi telah dikeluarkan untuk membendung upaya menyogok untuk mendapatkan suara ini.

Termasuk ancaman pidana bagi pemberi maupun penerima uang. Namun pada praktiknya, praktik politik uang sulit untuk diproses. Kekurangan bukti yang selalu menjadi penghambat.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah Joko Purnomo menilai, terjadinya politik uang karena kedua belah pihak (pemberi dan penerima) menganggap saling membutuhkan.

Oleh karenanya, ancaman hukuman tak serta merta bisa menghentikan praktik jual beli suara ini. Joko menyebut, dibutuhkan kesadaran dari semua elemen untuk mengurangi bahkan menghentikan politik uang di setiap gelaran pesta demokrasi.

”UU dan aturan teknis turunannya yang dibuat KPU serta panduan teknis di lapangan sudah dibuat. Secara segi sistem, kita sudah menghambat betul adanya politik uang. Persoalannya, KPU tidak bisa hentikan itu hanya dengan regulasi. KPU harus kerja sama dengan berbagai pihak,” katanya kepada wartawan.

Dukungan ini menurut dia, juga harus diperkuat dari partai politik, yang selama ini menjadi mesin pemenangan calon. Dengan kerja sama dan dukungan semua pihak, diharapkan bisa mencegah terjadinya praktik politik uang.

Slogan “Becik tur Nyenengke”, menurutnya, juga diharapkan bisa mencegah praktik politik uang. Melalui budaya dan peningkatan pendidikan politik, masyarakat pemilih diajarkan untuk menolak pemberian uang dari parpol atau calon yang maju.

Editor : Ali Muntoha

Baca : Masyarakat Masih Sungkan Laporkan Politik Uang