Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Berbulan-bulan Dirumahkan Tanpa Kejelasan, Buruh Soloroda Geruduk DPRD Kudus

Ratusan buruh dari PT Solorada Indah Plastik menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kudus, Senin (6/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus –  Ratusan buruh PT Soloroda Indah Plastik, Senin (6/11/2017) menggeruduk kantor DPRD Kudus. Mereka mengadukan nasib ke wakil rakyat karena selama berbulan-bulan merasa digantung dan ditelantarkan oleh perusahaan.

Selama tiga bulan terkahir, ratusan buruh ini dirumahkan oleh pihak perusahaan. Namun selama ini tak ada kejelasan mengenai uang tunggu selama dirumahkan.

Aksi sudah beberapa kali dilakukan di pabrik, namun tak membuahkan hasil, hingga pagi ini mereka mencoba mengadukan nasibnya ke anggota dewan. Para buruh ini datang menggunakan truk.

Ndaru Handoyo, perwakilan SPSI Kudus ymengatakan, jumlah buruh yang akan beraksi mencapai 350-an orang. Jumlah tersebut dapat meningkat, karena jumlah buruh yang banyak dan ditambah dari SPSI Kudus.

“Kami  mulai jam 09.00 WIB, dengan sebelumnya kumpul di kantor Soloroda, Jekulo. Kami bersama-sama berangkat menggunakan truk dan langsung menuju ke DPRD,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurut dia, ratusan buruh tersebut sudah tak tahu lagi ke mana akan mengadu. Sejumlah aksi yang dilakukan sebelumnya di perusahaan juga tak membuahkan hasil. Malahan, seringkali buruh kecewa dengan tidak ditemui pimpinan perusahaan.

Baca : Ratusan Buruh Pabrik Soloroda Indah Plastik di Kudus Geruduk Perusahaan

Di DPRD Kudus, kata dia mereka ingin bertemu ketua DPRD Kudus. Dia berharap ketua DPRD Kudus Masan dapat bertindak tegas terhadap perusahaan. Bahkan harapan para buruh pemilik dapat muncul dan memberikan penjelasan kepada mereka terkait statusnya.

“Yang diinginkan karyawan simple, mereka diberikan uang tunggu selama tak bekerja. Bahkan kalau memang sudah diPHK, perusahaan diminta terbuka dan memberi haknya atau pesangon,” jelasnya.

Editor : Ali Muntoha

Comments
Loading...