Kamis, 28 Maret 2024

Soal Pupuk Subsidi, Ini Penjelasan Ganjar ke Petani Demak

Murianews
Rabu, 18 Oktober 2017 12:41:23
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat berkunjung ke Reaktor Biogas Peternakan Sapi di Desa Sidorejo, Kecamatan Karangawen, Demak, Rabu (18/10). (ISTIMEWA)
Murianews, Semarang - Kritik atau protes dari masyarakat yang tanpa didasari pengetahuan cukup terkadang menjengkelkan. Tapi bagaimanapun pejabat publik harus mau menjelaskan dengan sabar dan legawa. Situasi unik terjadi ketika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkunjung ke Reaktor Biogas Peternakan Sapi di Desa Sidorejo, Kecamatan Karangawen, Demak, Rabu (18/10/2017). Dalam sesi dialog, seorang warga protes pada Ganjar tentang kelangkaan pupuk. "Saya selalu tidak bisa membeli pupuk, kalau dapat pun harganya mahal, pak Gubernur harus bisa mengatasi ini," kata Ahmadi, pria tersebut. Sebelum menjawab, Ganjar bertanya pada Ahmadi. Seperti di mana lokasi lahan pertanian miliknya, apa jenis tanaman yang dikembangkan, jenis pupuk yang langka apa, dan kapan waktu pembelian pupuk itu. Rupanya Ahmadi tidak punya lahan. Ia menanam padi di bantaran sungai belum lama. Ia juga belum menjadi anggota kelompok tani. Ganjar mengatakan, dengan kondisi Ahmadi maka seharusnya membeli pupuk nonsubsidi. "Wah ya mahal to pak, kasihan kami, kenapa kok dibeda-bedakan seperti ini," katanya. "Lho bukan membedakan, mas Ahmadi tahu pupuk subsidi kan? Tahu mekanisme penentuan alokasinya?," tukas gubernur. Ahmadi menjawab tahu. Tapi ketika ditanya kepanjangan dari RDKK, ia mengaku lupa. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Ganjar kemudian menjelaskan bahwa pupuk subsidi sudah dijatah sesuai kebutuhan petani yang pengajuannya melalui RDKK oleh kelompok tani setempat. "RDKK itu rencana definitif kebutuhan kelompok. Jadi petani mengusulkan kebutuhan pupuknya berdasarkan luasan lahan dan jenis tanaman kepada kelompok tani. Kelompok menyampaikan ke dinas kabupaten, naik ke provinsi, naik ke pusat. Nanti keluar kuota tiap kelompok dan tiap petani. Jadi yang berhak membeli pupuk bersubsidi ya yang kemarin mengusulkan, kalau tidak usul ikut beli ya akhirnya yang berhak tidak dapat," kata Ganjar. Ahmadi nampaknya masih tidak terima. Ia masih ngeyel bahwa sebagai sesama petani, dirinya harus mendapat pupuk bersubsidi. Ganjar yang masih bersabar mencoba menjelaskan lagi. Menurutnya, pembelian pupuk bersubsidi sekarang diatur dengan kartu tani. Hanya pemilik kartu yang bisa membeli pupuk subsidi karena data petani tersebut telah masuk database. Pengaturan ini untuk mencegah kelangkaan pupuk yang diakibatkan pembelian ilegal. "Namanya barang subsidi harus tepat sasaran, tapi yang terjadi semua orang, bahkan bukan petani, bisa beli berapapun jumlahnya. Dia lalu jual lagi dengan harga lebih tinggi. Ini yang bikin pupuk langka, maka sekarang diatur. Sekarang tidak ada lagi pupuk langka di Jateng," jelas Ganjar. Penyuluh Pertanian Kabupaten Demak, Darsono, menambahkan penjelasan gubernur. Bahwa kelompok tani yang ia dampingi beranggotakan 112 petani. Tidak semua merupakan pemilik lahan, namun ada yang hanya sebagai petani penggarap. "Tidak masalah memiliki lahan atau tidak, yang penting kalau menggarap lahan orang harus jelas lokasi dan izinnya. Jika dalam penyusunan RDKK terlibat, pasti tidak susah dapat pupuk. Banyak memang yang menyebut langka atau susah tapi ternyata tidak paham aturannya," jelasnya. Ganjar menutup debat pupuk ini dengan meminta Ahmadi memastikan izin penggarapan lahan bantaran sungai dari Balai Besar Wilayah Sungai. Setelah mendapat izin, ia bisa bergabung di kelompok tani. "Nggak sulit kalau kita mengerti dan mau berusaha, beres ya," kata Ganjar disambut anggukan Ahmadi. Editor : Akrom Hazami

Baca Juga

Komentar