Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Pemda di Jateng Belum Berani Utang untuk Bangun Infrastruktur, Padahal Difasilitasi BUMN

Warga di Kabupaten Grobogan membuat jembatan darurat dari konstruksi kayu dan bambu untuk akses penyeberangan. Jembatan darurat diperlukan karena pembangunan jembatan permanen butuh biaya besar. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, menyebut fasilitas pembiayaan untuk pembangunan yang diberikan Kementerian Keuangan melalui PT Sarana Mulit Infrastruktur (SMI) tak begitu laku di Jawa Tengah.

Hal ini dikarenakan pemerintah daerah tak banyak yang berani mengambil program itu, meskipun kebutuhan pembangunan sangat mendesak.

“Ketika anggaran kita sangat sedikit untuk membiayai pembangunan, tapi alternatif pembiayaan pembangunan belum banyak digunakan di daerah. Kementerian Keuangan punya PT SNI untuk pembiayaan infrastruktur, tapi itu belum terlalu laku,” kata Ganjar.

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku, juga pernah mencoba menggunakan fasilitas pinjaman itu untuk menggenjot pembangunan di Jateng. Namun, kendalanya justru di DPRD yang tak mau menyetujui.

Padahal menurut dia, masyarakat membutuhkan pembangunan yang bisa dipercepat.

“Kita biasanya masih konvensional. (Anggaran) Lima tahun, dibagi setahun-setahun. Kalau setahun, duitnya segitu ya segitu aja. Artinya, ngutangnya nggak berani. Padahal, kalau kita lima tahun, saya ingin percepat misalnya satu ruas jalan dengan kebutuhan anggaran Rp 10 triliun, dengan mengambil pembiayaan, maka pekerjaan selesai di depan. Utang saya cicil lima tahun. Tapi ini nggak laku,” ujarnya.

Ganjar menduga, pembiayaan infrastruktur belum menjadi pilihan, karena pemahaman kerja sama anggaran yang masih kurang.

Padahal PT Sarana Multi Infrastruktur adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan 100 persen kepemilikan saham Kementerian Keuangan.

PT SMI memainkan peran aktif dalam memfasilitasi pembiayaan infrastruktur, melakukan kegiatan pengembangan proyek dan melayani jasa konsultasi untuk proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Perusahaan tersebut bertugas mendukung agenda pembangunan infrastruktur pemerintah Indonesia melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan swasta dan atau multilateral dalam skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

Dengan demikian, PT SMI dapat berfungsi sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Seiring dengan rencana pemerintah untuk mentranformasi Perseroan menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI), sektor yang dapat dibiayai oleh perseroan saat ini diperluas tidak hanya pada infrastruktur dasar, tetapi juga meliputi infrastruktur sosial.

Editor : Ali Muntoha

Comments
Loading...