Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Menteri Susi Heran Nelayan Pantura Masih Ribut Cari Ikan Rucah: Nggo Opo, Pakan Bebek?

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menunjukkan jaring ramah lingkungan yang diberikan pada nelayan di Jateng. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memastikan, tak ada lagi perpanjangan masa transisi pelarangan alat tangkap cantrang bagi nelayan di Jawa Tengah. Izin penggunaan cantrang itu akan berakhir 31 Desember 2017 mendatang.

“Tidak ada perpanjangan lagi, masa transisi (Dari cantrang ke alat penangkap ikan yang ramah lingkungan) sampai 31 Desember 2017,” kata Susi.

Menteri Susi menyebutkan bahwa hingga saat ini pemerintah telah menyerahkan bantuan paket alat penangkapan ikan ramah lingkungan kepada nelayan yang memiliki kapal berukuran di bawah 10 gross ton sebanyak 30 persen. Jumlah setara dengan 2.000 paket dari total 7.255 nelayan.

Ia menjelaskan bahwa penggantian alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah melindungi mata pencaharian para nelayan.

“Pemerintah saat ini memperhatikan dan memastikan perlindungan kepada nelayan, kita harus memastikan bahwa laut itu ada banyak ikannya terus menerus untuk masa depan, tidak hanya untuk sekarang,” ujarnya.

Susi mengajak nelayan di wilayah pantai utara (pantura) Provinsi Jateng untuk menangkap ikan yang mempunyai nilai jual tinggi agar kesejahteraannya meningkat.

“Lainnya (nelayan) sudah di Arafuru dan Natuna. Dapatnya ikan kakap, kerapu, tengiri, senangin, gogokan. Lha kok nelayan pantura malah cari ikan rucah (ikan kecil-kecil). Nggo opo, pakan bebek?” ujarnya.

Para nelayan juga diajak menjaga kekayaan laut dari berbagai praktik pencurian ikan oleh nelayan asing.

Ia juga menyebut pemerintah tidak mempersulit para nelayan kecil. Ia telah mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bahwa kapal berukuran di bawah 10 GT tidak memerlukan izin apapun ketika melaut.

“Kalau kapalnya di bawah 10 GT, langsung melaut saja, tidak perlu mengurus izin apapun. Syaratnya cuma satu, tidak menggunakan cantrang saat melaut, kalau ketahuan akan saya tangkap,” pungkasnya.

Gubernur Ganjar Pranowo berharap proses peralihan alat tangkap bisa berjalan lancar. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah diperintahkan untuk terus mendampingi.

Dia juga menyampaikan aspirasi nelayan agar alat penangkap ikan ramah lingkungan yang sudah diberikan pihak kementerian bisa dimodifikasi sesuai lokalitas yang ada, mengingat kondisi perairan masing-masing wilayah berbeda.

”Kami juga berharap payung hukum penggunaan alat tangkap yang diterapkan lebih luwes. Sehingga tidak menimbulkan persoalan baru. Selama masa transisi, pihak kepolisian pun diharap ikut memberikan pengayoman dan perlindungan kepada nelayan,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

Comments
Loading...