Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Kasi Pemerintahan Kebomoro Pati Dimejahijaukan, Ahli Hukum Sebut Ada Kejanggalan

Suasana penyumpahan saksi pada sidang kasus dugaan pemalsuan surat untuk pengisian perangkat Desa Keboromo, Tayu di PN Pati, Rabu (16/8/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kepala Seksi Pemerintahan Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Moh Rifki menjalani persidangan untuk kali kelima di Pengadilan Negeri (PN) Pati, Rabu (16/8/2017). Terdakwa diduga memalsukan surat keterangan (SK) yang digunakan untuk mendaftar sebagai perangkat desa.

Dalam sidang pemeriksaan saksi jaksa penuntut umum (JPU), JPU Agung mengemukakan, Rifki didakwa memalsukan surat yang bertentangan dengan Pasal 263 ayat 1 dan 2 tentang pemalsuan surat.

Objek perkaranya adalah surat pernyataan terdakwa untuk memenuhi syarat pengisian perangkat desa sebagai anggota lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD). Di mata ahli hukum, ada kejanggalan dalam kasus tersebut.

Praktisi hukum yang biasa mengajar di Universitas Janabadra Yogyakarta, Endang Yulianti mengatakan, kasus tersebut sebetulnya masuk dalam ranah administrasi. Sebab, hal itu berkaitan dengan sah atau tidaknya pengangkatan Rifki sebagai perangkat desa.

“Kami yakin, ini sebenarnya harusnya murni ranah PTUN. Kasus ini memang sudah di-PTUN-kan, tapi kasus ini bergulir di ranah pidana ketika kasus ini berjalan di PTUN yang waktu itu belum ada keputusan tetap,” tuturnya.

Menurutnya, pengangkatan Rifki sebagai perangkat desa secara material ada. Persoalan pengangkatan itu tidak sesuai prosedur yang diatur perda, ranahnya bukan pidana tetapi administrasi yang kemudian solusinya dibatalkan.

Namun, Endang yang mengawal kasus tersebut mengaku menghargai proses peradilan. Pasalnya, pengadilan memang tidak boleh menolak perkara dengan menggunakan asas praduga tak bersalah.

“Kami yakin ini ranah administrasi, karena kejahatannya memang tidak ada. PTUN sudah diputuskan dan ini masuk di eksepsi,” imbuhnya.

Dia juga menjelaskan, keanggotaan LPMD di Desa Keboromo semuanya tidak melalui proses dan mekanisme yang ada. Karena itu, dia menegaskan pengadilan harus menggunakan asas persamaan, karena yang lain diperbolehkan, kenapa terdakwa dianggap tidak sah.

Editor : Akrom Hazami

Comments
Loading...