Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Soal Penerapan Lima Hari Sekolah, Disdikpora Rembang Masih Tunggu Pemberitahuan Resmi dari Mendikbud

Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Akhsanudin. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono) 

MuriaNewsCom,Rembang – Terkait rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang bakal menerapkan lima hari sekolah dalam sepekan yang akan dimulai Juli 2017, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Rembang, kini masih menunggu surat resmi dari Kemendikbud.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Akhsanudin mengatakan, pihaknya baru saja mengikuti sosialiasi mengenai kebijakan lima hari sekolah di Jakarta.

“Dalam kesempatan itu, kami, dalam hal ini Dinas Pendidikan di daerah diminta untuk menyiapkan sarana prasarana pendukung terkait penerapan lima hari sekolah. Jika ini nantinya diberlakukan, guru akan mengajar delapan jam, sehingga sekolah sampai sore hari, mungkin sampai jam 15.30 atau 16.00 WIB. Untuk itu , perlu sarana dan prasarana yang memadai,” katanya.

Sementara itu, ia  juga telah menyatakan berbagai kemungkinan. Salah satunya yakni tentangan dari masyarakat di daerah Rembang, jika kebijakan itu diterapkan.

“Kemungkinan itu rencana itu sudah bulat. Tapi ya sebaiknya kita tunggu saja Peraturan Mendikbud turun. Apakah kebijakan tersebut nantinya berlaku di seluruh Indonesia atau kabupaten diberikan keleluasaan memilih, tunggu Permen-nya,” ungkapnya.

Sementara itu, seperti diberitakan MuriaNewsCom pada bulan Agustus 2016 lalu, Bupati Rembang Abdul Hafidz menolak adanya penerapan full day school yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

“Secara tegas kita menolak wacana itu. Sebab jika itu diterapkan, maka bisa merusak tatanan budaya yang ada di Rembang. Misalkan saja, Rembang ini banyak sekali sekolah nonformal yang jam belajarnya ketika sore hari, di antaranya Madrasah Diniyah, TPQ, maupun sekolah agama lainnya,” kata Hafidz.

Dia juga mengatakan, jika hal tersebut diterapkan, maka akan bisa memberatkan orang tua. Khsususnya wali murid yang mempunyai penghasilan pas-pasan.

“Kita contohkan saja, petani itu penghasilannya sekitar Rp   50 ribu per hari. Jika mereka memberikan uang saku pada anaknya yang mengikuti sekolah seharian penuh, maka penghasilan mereka akan habis hanya uang saku anaknya. Terkadang penghasilan Rp 50 ribu itu tidak setiap hari didapatkan, kadang sepi, kadang tidak ada kerjaan,” bebernya.

Dia menilai, sistem full day school itu cocoknya diterapkan di negara-negara maju. Sebab pemerintahnya juga sudah menyediakan semua fasilitas yang diperlukan.

“Kalau di negara maju sih wajar, kalau sekolah mulai pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB. Sebab, pemerintahnya sudah menyiapkan segala sesuatunya. Selain itu, wali muridnya juga mempunyai penghasilan yang mumpuni,” terangnya.

Dia juga menilai, full day school hanya untuk anak perkotaan yang kedua orang tuanya sibuk dengan berbagai pekerjaan. Namun, full day school juga akan efektif jika fasilitas di sekolah memadai.

“Fasilitasnya harus memadai. Laboratorium, ruang seni, ruang olahraga, harus representatif. Begitupun dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, PMR, Paskibra, harus bagus,” tuturnya.

Editor : Kholistiono

Comments
Loading...