Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Madin Harus Punya Izin Operasional Sebagai Syarat untuk Bisa Terima Insentif

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Rembang – Penyelenggara madrasah diniyah (madin) dan Taman Pendidikan Alquran (TPQ) harus memiliki izin operasional. Hal ini diperlukan, salah satunya sebagai syarat agar pengajar bisa mendapat insentif dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang.

Tahun 2017 ini, insentif yang diberikan kepada pengajar madrasah diniyah maupun TPQ mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Tahun ini insentif yang diberikan sebesar Rp 200 ribu per bulan, sedangkan tahun lalu Rp 150 ribu per bulan.

Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang Musthofa  mengatakan, syarat tersebut berlaku sejak Februari 2017, seperti yang dituangkan pada surat dari Bupati Rembang yang ditujukan kepada Kemenag Kabupaten Rembang tertanggal 20 Februari 2017.

“Izin operasional menjadi salah satu syarat untuk melengkapi pendataan lembaga Madin dan TPQ yang setiap tahunnya mendapatkan bantuan guna horarium dari pemkab melalui Bagian Kesra Setda Rembang,” katanya.

Menurutnya, ketentuan tersebut berlaku bagi madin dan TPQ yang sekarang sudah menyelenggarakan proses pendidikan namun belum mengantongi izin operasi dan siap menerima insentif dari pemkab.

Kemudian, syarat lain yaitu tempat pembelajaran di kelas dan santri minimal berjumlah 30 anak. Sebab, honorarium akan dicairkan kepada setiap ustadz yang mengajar santri sebanyak 30 anak. “Setelah mencapai kuota 30 anak, kelebihan jumlah murid akan dihitung 15 orang untuk honor ustandz selanjutnya,” paparnya.

Beberapa syarat lainnya yaitu, pengajar mempunyai SK mengajar di madrasah, mempunyai jam belajar secara rutin, serta tersedia presensi guru dan santri. “Syarat-syarat tersebut, selain agar Madin dan TPQ tertib administrasi, juga sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan bantuan yang berdampak pada masalah hukum,” ungkapnya.

Untuk itu, ia meminta kepada semua pengelola madin dan TPQ segera mengurus izin operasional dan kelengkapan syarat lainnya untuk keperluan pendataan di Kemenag. “Dalam hal ini, kami meminta bantuan pengurus Badko TPQ dan Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Takmiliyyah (FKDT) di setiap kecamatan untuk menyelesaikan,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Comments
Loading...