Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Pemkab Pati Didesak Buat Perbup yang Mengatur Seleksi Calon Perangkat Desa

Plt Ketua Ombudsman RI Jawa Tengah Sabaruddin Hulu meminta Pemkab Pati membuat perbup yang mengatur seleksi calon perangkat desa lebih rinci. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pemkab Pati didesak Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah untuk membuat Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur seleksi calon perangkat desa. Desakan itu dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Ombudsman RI Jawa Tengah Sabaruddin Hulu, usai mendatangi Ruang Joyokusumo Setda Pati, Kamis (23/2/2017).

Dia melihat, ada aturan seleksi perangkat desa di Pati yang tidak tuntas yang mengakibatkan gejolak di masyarakat pada saat penjaringan calon perangkat desa beberapa waktu lalu. Dalam Perda Kabupaten Pati Nomor 2 tahun 2015 tentang Perangkat Desa menyebutkan, sumber dana seleksi calon perangkat desa diambil dari APBD dan sumber lain yang sah.

Klausul tersebut dianggap terlalu umum yang menyebabkan panitia seleksi mengambil dana dari calon terlalu besar. Karena itu, Sabaruddin meminta kepada Pemkab Pati untuk segera mengusulkan pembentukan perbup yang mengatur secara rinci klausul sumber-sumber yang sah, sehingga tidak membuat gejolak saat panitia memungut dana yang nilainya fantastis.

“Kami peringatkan, jangan sampai pemungutan dana itu memberatkan calon. Apalagi, tidak ada landasan hukumnya. Dalam Pasal 31 dan 32 UU Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan, setiap tarif biaya yang dipungut dalam hal pelayanan publik wajib ada persetujuan dari DPR atau DPRD,” kata Sabaruddin.

Dalam kasus di Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo, Pati, pemungutan sumber dana untuk seleksi calon perangkat desa tanpa melalui persetujuan dari DPRD. Karenanya, pihaknya akan melakukan kajian lebih lanjut terkait dengan permasalahan tersebut.

Baca juga : Ombudsman Jateng Soroti Mahalnya Biaya Seleksi Perangkat Desa di Pati
“Tadi, sudah saya peringatkan agar Pemkab Pati dan kepala desa untuk berhati-hati. Apalagi biaya yang dibebankan calon sangat tinggi, itu sangat memberatkan. Jika mekanisme itu dibiarkan, perangkat desa hanya akan diisi orang-orang yang punya duit,” imbuhnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Kabupaten Pati Sudiyono mengatakan, dari 401 desa di Kabupaten Pati, permasalahan seleksi calon perangkat desa sangat bervariasi. Ada beberapa desa yang tidak memungut sumber dana dari calon, ada pula yang memungut dana dari calon.

Pihaknya akan melakukan telaah dan pemeriksaan lebih lanjut terkait permasalahan tersebut agar tidak ada penyimpangan dalam proses penjaringan calon perangkat desa. Dia berharap, kepala desa ke depan bisa menjadikan persoalan yang ada menjadi sebuah pembelajaran agar perangkat desa diisi oleh orang-orang yang punya kualitas.

Editor : Kholistiono

Comments
Loading...