Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Kejati Jateng Peringatkan Kades di Pati untuk Tidak Korupsi Dana Desa

Kejati Jateng memberikan materi penerangan hukum birokrasi dalam perspektif tindak pidana korupsi dan tidak pidana pemilu, permasalahan dan pemecahannya di Pendapa Pati, Kamis (9/2/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)
Kejati Jateng memberikan materi penerangan hukum birokrasi dalam perspektif tindak pidana korupsi dan tidak pidana pemilu, permasalahan dan pemecahannya di Pendapa Pati, Kamis (9/2/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah memperingatkan kepala desa di Pati untuk tidak melakukan korupsi dana desa. Hal itu disampaikan Kasi Penerangan Hukum Kejati Jateng Sugeng Riyadi dalam agenda Penerangan Hukum Birokrasi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pemilu, Permasalahan dan Pemecahannya di Pendapa Kabupaten Pati, Kamis (9/2/2017).

“Dana desa itu rawan korupsi. Sebab, jumlahnya sangat besar dan hanya sedikit yang mengawasi penggunaannya. Kami ingatkan kepala desa untuk tidak korupsi, karena dana desa dikucurkan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sugeng.

Dana besar yang mengalir ke desa-desa tanpa pengawasan yang ketat itulah yang saat ini menjadi sorotan khusus bagi Kejati Jateng. Karena itu, Kejati Jateng saat ini akan melakukan pengawasan intens terhadap penggunaan dana desa.

“Jumlah pengeluaran dana desa yang sangat tinggi di masing-masing desa patut menjadi koreksi bersama. Tidak hanya kejaksaan dan kepolisian, masyarakat juga mesti ikut melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan dana desa agar bisa digunakan sesuai peruntukannya,” ucap Sugeng.

Menurutnya, salah satu indikasi korupsi penggunaan dana desa, antara lain tidak ada transparansi dan koordinasi. Bila dana desa digunakan tanpa transparansi dan koordinasi, Sugeng menilai hal itu patut dicurigai.

“Dana desa banyak digunakan untuk pembangunan, mulai dari pembangunan jembatan, jalan, gapura, drainase dan lain sebagainya. Kalau dalam penggunaan dana desa tidak transparan, tidak akuntabel, itu sudah terindikasi korupsi,” katanya.

Editor : Kholistiono

Comments
Loading...