Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Harga Gabah Jatuh, DPRD Kudus Prihatin

INFO DPRD KUDUS

ILUSTRASI
ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Anggota Komisi B DPRD Kudus menyayangkan anjloknya harga gabah petani, beberapa waktu terakhir. Pada rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan, Rabu (8/2/2017), Ketua Komisi B DPRD Kudus Muhtamat menyinggung hal itu.

Sejauh ini,ada 18 lumbung pangan yang ada di Kabupaten Kudus. Tapi itu tidak dimanfaatkan secara maksimal. Harga gabah kering panen (GKP) di Kabupaten Kudus kini jatuh di kisaran Rp 2.900 per kilogram. Harga ini jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 3.700 per kilogram.

Muhtamat mengatakan Dinas Pertanian dan Pangan tidak mengusulkan anggaran untuk pembelian gabah petani sesuai harga HET dan menyimpannya di lumbung pangan. “Jatuhnya harga gabah ini jelas merugikan petani. Terlebih sebagian petani kini tengah kesusahan karena lahanya terkena banjir,” katanya.

Pihaknya mendesak Dinas Pertanian mengambil langkah untuk menyelamatkan nasib petani. Komisi B juga menanyakan perkembangan pembagian kartu tani di Kabupaten Kudus. Pengurangan jatah pupuk di Kabupaten Kudus berpotensi memicu persoalan, jika tidak diantisipasi sejak dini. “Fungsi kartu tani salah satunya untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani,” kata Muhtamat.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Catur Sulistyanto membenarkan jika dinasnya tidak mengusulkan anggaran untuk pembelian gabah petani. Sebab pihaknya menilai pembelian gabah petani sudah menjadi tugas pokok dan fungsi Bulog. “Dari rapat koordinasi kami dengan pihak bulog, pembelian gabah petani di Kudus akan dilakukan dalam waktu dekat ini,” katanya.

Total luas lahan musim tanam pertama (MT I) di Kabupaten Kudus seluas 12.566 hektare. Hingga awal Febaruri ini luas lahan yang sudah dipanen mencapai 2.186 hektare dengan produksi mencapai 16.721 ton GKP.

Target produksi MT I yang ditetapkan sebesar 17.826 ton. Kabid Tanaman Pangan dan Perkebunan Harsito menilai sistem kinerja Bulog masih menggunakan cara-cara lama. “Saat panen, Bulog beralasan menunggu perintah pengadaan. Saat tidak ada panen, Bulog mengaku kesulitan mendapat gabah petani,” katanya.

Dinas Pertanian dan Pangan, lanjut Harsito, terus berkoordinasi dengan Bulog terkait kepastian pembelian gabah petani sesuai HET. “Di wilayah pantura timur saat ini tengah panen raya, sehingga stok gabah atau padi melimpah, sehingga harga cenderung turun,” ujarnya.

Soal kartu tani, saat ini masih dilakukan validasi. Petani yang nantinya mendapat kartu tani, hanyalah mereka yang sudah tergabung dalam kelompok tani. “Para petani mandiri disarankan bergabung dengan kelompok. Validasi kartu tani juga berbasis nomor induk kependudukan (NIK), sehingga tidak ada kartu ganda,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Comments
Loading...