Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Gara-gara Sinden, DPRD Kediri Studi Banding ke Grobogan

DPRD Kabupaten Kediri saat menyampaikan tujuannya melangsungkan studi banding ke Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)
DPRD Kabupaten Kediri saat menyampaikan tujuannya melangsungkan studi banding ke Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Pemkab Grobogan menerima kunjungan kerja anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, Kamis (2/2/2017). Kedatangan rombongan sebanyak 15 orang itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A Edy Suprapto. Wakil Rakyat dari Jawa Timur tersebut diterima Asisten I Pemkab Grobogan Puji Raharjo di ruang rapat wakil bupati. Ikut mendampingi, Ketua Komisi A DPRD Grobogan Riyadi, Kabag Pemerintahan Desa Daru Wisakti serta perwakilan dari bagian Tata Pemerintahan dan BPPKAD.

Dalam kesempatan itu Edy menyatakan, kedatangannya ke Grobogan dalam rangka studi banding masalah Tata Kelola Pemerintahan Desa. Dari hasil pencarian informasi termasuk lewat internet, Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kabupaten Grobogan dinilai sudah cukup bagus. Bahkan, pada pemerintahan desa sudah menerapkan banyak program aplikasi berbasis teknologi untuk mendukung tertibnya administrasi. Termasuk di antaranya adalah program Sinden Bertapa untuk penertiban administrasi dalam urusan pertanahan.

“Di Kabupaten Kediri, dari 343 desa, baru beberapa desa saja yang sudah menjalankan program aplikasi berbasis teknologi. Salah satu kendalanya adalah soal SDM. Nah, kami kesini untuk mencoba mendapat tambahan pengetahuan guna diterapkan di Kabupaten Kediri,” jelasnya.

Kabag Pemerintahan Desa Daru Wisakti menyatakan, sejauh ini memang sudah banyak aplikasi yang diterapkan di pemerintahan desa. Mulai dari aplikasi penataan keuangan, pengelolaan dan inventarisasi aset, sistem administrasi kependudukan dan soal pertanahan yang diberi nama Sinden Bertapa.

Dijelaskan, Sinden Bertapa merupakan singkatan dari Sistim Informasi Desa dan Kelurahan Berbasis Peta Partisipatif. Program ini diluncurkan bekerjasama dengan pihak Badan Pertanahan Nasional. “Dengan program ini, kondisi pertanahan di sebuah desa terdata dengan jelas. Mulai status tanah, pemilik, luasan, dan lokasinya,” jelas Daru.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Grobogan Riyadi mengapresiasi adanya kunjungan kerja yang dilangsungkan koleganya dari Kabupaten Kediri tersebut. Dia menilai, kunjungan ke Grobogan untuk studi banding masalah pemerintahan desa cukup mengejutkan. “Saya kira, penataan pemerintahan desa di Kabupaten Kediri sudah jauh lebih baik dari sini. Ternyata malah kebalikannya. Saya berharap, dari kunjungan ke Grobogan bisa membawa bermanfaat,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

Comments
Loading...