Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

DPRD Pati Akan Kaji Kasus Dugaan Korupsi yang Mencatut Nama Budiyono

LSM Garuda Paksi mendesak Ketua DPDR Pati Ali Badrudin untuk membuat pansus terkait kasus dugaan korupsi yang mencatut nama Budiyono. (MuriaNewsCom/Lismanto)
LSM Garuda Paksi mendesak Ketua DPDR Pati Ali Badrudin untuk membuat pansus terkait kasus dugaan korupsi yang mencatut nama Budiyono. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ketua DPRD Pati Ali Badrudin akan menggelar rapat bersama jajarannya terkait dengan kasus dugaan korupsi yang mencatut nama Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono. Rapat bersama diperlukan, menyusul desakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda Paksi yang meminta DPRD ikut mengawal kasus tersebut.

“Kami mendapatkan aduan dari LSM Garuda Paksi terkait dengan adanya dugaan kasus korupsi di Kecamatan Kayen. Kami diminta untuk mengawal dan mengambil sikap. Namun, kami harus pelajari dulu, termasuk melibatkan anggota DPRD yang lain agar bisa dikaji bersama,” ujar Ali, Jumat (27/1/2017).

Ali juga mengaku didesak LSM Garuda Paksi untuk membentuk panitia khusus (pansus) dalam rangka mengusut dugaan kasus tersebut dengan tuntas. Karenanya, rapat bersama diperlukan untuk menentukan apakah masalah tersebut perlu dibuat pansus atau tidak.

“Ada mekanismenya, tidak serta merta membuat pansus. Mereka mengusulkan kami untuk segera membuat pansus itu boleh-boleh saja. Kita apresiasi dengan baik, karena menyangkut proses pembangunan di Pati. Namun, semua ada prosedur dan mekanismenya,” tutur Ali.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pati Muhammadun mengatakan, sebagai wakil rakyat, pihaknya akan mengawal kasus itu dengan baik bila memang terbukti melakukan korupsi. Dia akan bersinergi dengan berbagai pihak untuk mengkaji laporan dari LSM Garuda Paksi.

Ketua Divisi Penindakan DPD Garuda Paksi Pati, Mohammad Syaifudin menuturkan, langkahnya meminta bantuan DPRD mengingat mereka merupakan representasi dari rakyat. Bila rakyat dirugikan dengan tindak pidana korupsi, DPRD mesti ikut mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

Sebelumnya, Syaifudin melaporkan Budiyono ke Kejaksaan Negeri Pati terkait dengan dugaan korupsi pembangunan tiga jembatan di Kecamatan Kayen. Dia menuding, pembangunan dari anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah tidak melalui mekanisme lelang sehingga dianggap melanggar aturan.

Editor : Kholistiono

Comments
Loading...