Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Curhat ke Ganjar, Nelayan Juwana Mengaku Pernah Ditangkap, Kena Rp 500 Juta dan Ikan Dirampas

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (dua dari kiri) berdialog dengan nelayan Juwana di Kantor Kecamatan Juwana, Rabu (18/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (dua dari kiri) berdialog dengan nelayan Juwana di Kantor Kecamatan Juwana, Rabu (18/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Nelayan Juwana semakin resah dengan perizinan melaut kapal cantrang yang tidak kunjung ada kejelasan. Sejumlah nelayan cantrang yang nekat melaut di luar Jawa Tengah mengaku pernah ditangkap, kena denda Rp 500 juta, ikan dirampas, hingga masuk jeruji besi.

Hal itu disampaikan Kasmijan, nelayan Juwana ketika curhat kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kantor Kecamatan Juwana, Pati, Rabu (18/1/2017). “Pengen ada kejelasan, bagaimana perizinannya yang sudah mati. Keamanan laut bagaimana? Di luar provinsi, sekali ditangkap kena uang ratusan juta hingga setengah miliar, ikan  dirampas, ini yang saya takutkan,” kata Kasmijan.

Hal itu diamini Hadi Sutrisno. Dia mengungkapkan fakta, nelayan rawan dikriminalisasi. Akibatnya, ribuan nelayan cantrang saat ini takut melaut. Karena itu, dia membutuhkan toleransi lebih panjang kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, perlindungan, dan pemberdayaan nelayan.

Sulawi, salah satu nahkoda mengaku pernah ditangkap petugas saat melaut di luar provinsi. Dia ditangkap dan dipenjara selama tiga bulan. Saat ini, dia menganggur selama dua bulan karena tidak mengoperasikan kapal lagi.

Mereka sering tertangkap di kawasan Kalimantan Selatan, Makassar, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat. Kehadiran Ganjar diharapkan bisa memberikan solusi dan bisa menjembatani nelayan dengan pemerintah pusat.

Sementara itu, Ganjar sadar bahwa keberadaan nelayan butuh pendampingan dari dinas atau petugas negara. Bila tidak, polemik itu akan terus menjadi isu yang tidak ada habisnya. “Pati ini adalah tempat kedua yang saya datangi setelah Kabupaten Batang. Fakta-fakta yang mereka ungkapkan akan kami ajukan ke pemerintah pusat. Kami berharap agar persoalan itu akan segera selesai,” harap Ganjar.

Editor : Kholistiono

Comments
Loading...