Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Pekerja Asing di Jepara Diminta Perpanjang IMTA, Jika Terlambat Ini Sanksinya

Ilustrasi
Ilustrasi

MuriaNewsCom,Jepara – Perusahaan di Jepara yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) diwajibkan untuk melakukan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), jika izin tersebut akan habis. Pengurusan perpanjangan IMTA tersebut diharapkan tepat waktu.

Jika ada keterlambatan mengurus perpanjangan IMTA, maka akan dikenakan sanksi denda Rp 150 ribu per hari, terhitung izin tersebut habis. Jika kemudian, malah sengaja tidak mengurus perpanjangan, maka TKA yang bersangkutan dianggap ilegal dan bisa dikenakan sanksi deportasi ke negara asalnya.

Kasi Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja Pelatihan dan Produktifitas pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jepara Amrina Rosyida mengatakan, pengajuan IMTA sesuai dengan tempat TKA bekerja atau tempat usahanya.

“Perpanjangan IMTA harus sesuai prosedur. Pengajuan perpanjangan IMTA dilakukan sekitar 30 hari sebelum masa berlaku IMTA habis. Beberapa TKA di Jepara ketahui terlambat mengajukan perpanjangan. Meski, tak sampai jatuh tempo,” ujarnya.

Kemudian terkait dengan jumlah TKA yang bekerja di Kota Ukir, dirinya belum mengetahui secara pasti. Namun, berdasarkan pengajuan perpanjangan IMTA yang masuk pada 2016 sebanyak 105 orang. Mereka kebanyakan bekerja di sektor industry,b aik tekstil maupun mebel. Rata-rata mereka berasal dari Korea Selatan.

Dia menambahkan, setiap TKA harus memperpanjang IMTA setiap tahun. Izin perpanjangan dilakukan di daerah atau kabuten setempat  bagi TKA yang hanya bekerja di satu kabupaten. Jika bekerja di dua daerah atau dua kabupaten maka IMTA ditangani pihak provinsi.

Selanjutnya, jika wilayah kerjanya di dua provinsi atau lebih, pengurusan izin perpanjangan IMTA dilakukan di tingkat pusat. “Semua TKA wajib memperpanjang IMTA. Karena setiap TKA wajib membayar 1.200 $  ke negara melalui bank setiap tahun. Uang langsung dimasukkan ke kas negara dan bisa menjadi PAD,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Comments
Loading...