Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Ratusan Orang Meninggal di Jepara Masuk Dalam DPT

Staf Panwas Pilkada Jepara menunjukkan berkas hasil pengawasan DPT yang akan direkomendasikan ke KPU Jepara. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)
Staf Panwas Pilkada Jepara menunjukkan berkas hasil pengawasan DPT yang akan direkomendasikan ke KPU Jepara. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Ratusan orang yang sudah meninggal masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 di Kabupaten Jepara. Temuan tersebut diperoleh dari hasil investigasi Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) setempat terhadap PPS, Panwascam serta Panwaslu Kabupaten Jepara.

Tercatat, setidaknya ada 494 warga yang sudah meninggal dunia, namun masih terdaftar dalam DPT. Daftar tersebut tersebar di berbagai lokasi atau TPS. Seperti halnya di Desa Kedungleper, Kecamatan Bangsri, terdapat 14 pemilih yang sudah meninggal, tetapi tercantum di DPT.

Selain itu, masih ada juga DPT yang bermasalah. Di antaranya, mereka yang sudah memiliki hak pilih, tetapi belum terdaftar dalam DPT, jumlahnya ada 38 orang. Kemudian, pemilih telah pindah domisili sebanyak 111 orang, pemilih dengan NIK ganda sebanyak 1077, serta pemilih nama ganda sebanyak 4063.”Nama-nama tersebut tersebar di berbagai desa maupun kecamatan,” kata Ketua Panwas Pilkada Jepara, Arifin.

Katanya, dari hasil penyisiran yang dilakukan jajaran Panwas, data tersebut sudah sesuai kondisi di lapangan. Sebab nama, alamat atau NIK pemilih bermasalah itu jelas dan bisa dilacak. “Data yang  bermasalah ini akan kami rekomendasikan kepada KPU agar segera dibenahi,” imbuhnya.

Komisioner Panwas Pilkada Kabupaten Jepara Taskuri menambahkan, DPT yang tidak valid berpotensi memunculkan gugatan dari pihak-pihak yang tak puas dengan hasil pilkada. Oleh karena itu, pihaknya akan mendesak KPU Jepara dan jajarannya terus melakukan pemeliharaan DPT hingga hari H pencoblosan.

“Jangan sampai ada pemilih yang tak memenuhi syarat namun tercatat dalam DPT. Atau sebaliknya, yakni warga yang sudah punya hak pilih namun tak tercatat dalam DPT,” ungkapnya.

Dia menambahkan, menyalurkan hak pilih saat  Pilkada Jepara merupakan hak konstitusional warga. “Meskipun hanya satu suara tetap harus dikawal, karena itu yang akan menentukan wajah Jepara lima tahun mendatang,” tandasnya.

Editor : Kholistiono

Comments
Loading...