Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Menanti Hasil Sidang Etik DKPP untuk Panwaslu Pati

Ali Muntoha muntohafadhil@gmail.com
Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

LEMBAGA Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pati kini tengah menghadapi ujian. Banyak pihak yang meragukan kinerja dan independensi lembaga ini dalam mengawal dan mengawasi proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pati 2017 yang tengah berlangsung.

Masyarakat yang mulai cerdas dan melek politik tak mau hanya diam saja. Lembaga ini kemudian dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Adalah Itkonul Hakim, seorang pemuda desa dari Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, yang berani membawa masalah ini ke dewan etik tersebut.

Pemuda ini melaporkan Panwaslu Pati karena dinilai telah lalai dalam melakukan pengawasan. Sehingga calon petahana diduga leluasa melakukan pelanggaran, dan terkesan ada pembiaran. Aduan bergulir dan DKPP menerima laporan ini. Prosespun berlanjut, dan ini awal untuk membuka tabir kebenaran dari tuduhan tersebut.

Proses persidangan akan mulai dilakukan Kamis 19 Januari 2017 lusa. Sidang etik dari DKPP ini akan dimulai dengan pemeriksan oleh Tim Pemeriksa Daerah (TPD), yang akan melibatkan pihak-pihak yang sangat berkompeten sebagai pemeriksa. Hasil dari pemeriksaan TPD inilah nantinya yang akan menjadi salah satu pertimbangan DKPP memberi keputusan.

Secara umum keputusan DKPP nanti ada dua jenis, yakni terbukti bersalah atau tidak terbukti. Jika terbukti bersalah, nantinya ada beberapa sanksi yang bisa diterapkan. Tergantung DKPP melihat seberapa besar kesalahan yang dilakukan oleh Panwaslu Pati ini.

Seperti sanksi administratif pada umumnya, sanksi yang bisa diturunkan dari DKPP mulai dari hanya teguran, sanksi ringan, maupun sanksi berat berupa pencopotan. Pencopotan ini pun ada beberapa jenis, karena yang dilaporkan adalah ketua panwaslu, maka sanksinya bisa pencopotan dari jabatan ketua, menjadi anggota biasa. Atau bisa juga pencopotan dari jabatan ketua maupun sebagai anggota, atau dipecat dari panwaslu.

Meski demikian, jika DKPP menyatakan aduan tidak terbukti maka panwaslu akan terlepas dari sanksi. Tak hanya sekadar lepas saja, nama baik ketua panwaslu ataupun lembaganya yang telah dilaporkan pun harus direhabilitasi, karena aduan dan tuduhan yang dilayangkan ke lembaga pengawas ini tidak terbukti.

Saat ini di Pati banyak yang berkomentar jika dampak dari dilaporkannya panwas ke DKPP ini bisa mengarah ke penundaan pelaksanaan Pilkada Pati. Tapi apakah benar seperti itu? Itu mungkin saja terjadi, tapi mungkin tidak bakal mudah. Terlebih saat ini tahapan Pilkada Pati sudah berjalan dan waktu pemilihan sudah sangat dekat, kurang dari satu bulan.

Penundaan bisa saja terjadi jika DKPP menyatakan Panwaslu Pati bersalah, dan kemudian memerintahkan lembaga pengawas untuk mengusut tentang pokok masalah yang menjadi bahan aduan. Yakni tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan calon bupati petahana Haryanto, yang melakukan roling atau mutasi jabatan, saat sudah ditetapkan sebagai peserta pilkada.

Sesuai UU Pilkada yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, calon petahana memang dilarang melakukan mutasi PNS jelang pilkada.

Pasal 71 ayat 1 UU itu disebutkan,  pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa  dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

Pada ayat 2 diatur pula bahwa petahana atau incumbent dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Kemudian pada ayat 3 disebutkan, petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Jika DKPP memerintahkan lembaga pengawas untuk melakukan pengusutan terhadap dugaan pelanggaran yang sempat ditolak Panwaslu Pati itu, dan dai hasil pengusutan kemudian dinyatakan pasangan calon tunggal melanggar, maka akan ada ancaman berupa diskualifikasi. Jika sanksi ini dilaksanakan, maka otomatis pelaksanaan pilkada akan ditunda, karena Pilkada Pati hanya diikuti satu pasang calon. Dengan didiskualifikasi calon yang ada itu, maka sudah tidak ada peserta pilkada yang akan berkontestasi.

Namun saya pikir, kemungkinan ini masih cukup jauh. Memang ada sejarah peserta pemilu yang dibatalkan karena tersangkut masalah ini. Tapi semua tergantung bagaimana DKPP nanti memandang masalah ini dan mengambil keputusan. Semoga keputusan dari DKPP adalah keputusan yang baik dan tepat untuk pelaksanaan Pilkada Pati yang bersih, dan mmapu menekan suhu yang semakin memanas jelang pilkada ini. (*)

Comments
Loading...