Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Ada 7 Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu yang Sudah Ditangani Gakkumdu Jepara

 Bimbingan Teknis oleh Sentra Gakkumdu di Bandengan, Jepara, Kamis, (12/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)
Bimbingan Teknis oleh Sentra Gakkumdu di Bandengan, Jepara, Kamis, (12/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Jepara hingga kini sudah menangani tujuh dugaan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2017. 

Tujuh kasus itu yakni enam temuan dari Panwaslih Jepara, dan satu laporan dari masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Panwaslih Jepara Arifin, saat membuka Bimbingan Teknis Sentra Gakkumdu di Bandengan, Jepara, Kamis, (12/1/2017).

“Tujuh tindak pidana pemilu baik temuan maupun laporan yang masuk semuanya sudah di klarifikasi oleh Sentra Gakkumdu Jepara. Akan tetapi, lantaran banyak yang tidak memenuhi unsur pidana, baik bukti maupun hal lain, dugaan pidana pemilu itu tidak dapat dilanjutkan ke tingkat pernyidikan. Selain itu, kita sudah cukup mengapresiasi teman-teman Panwascam yang telah bekerja dengan baik menemukan enam temuan. Namun kita perlu melakukan pembenahan kembali, agar temuan bisa maksimal,” katanya.

Sementara itu, dari beberapa kasus yang masuk, Gakkumdu sudah mengklarifikasi beberapa pejabat baik tingkat kabupaten maupun provinsi. “Plt Bupati Jepara dan pejabat provinsi sudah pernah kita panggil untuk diklarifikasi terkait temuan dugaan keterlibatan dalam kampanye,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, hingga kini Jepara masih cukup dalam kondosi yang kondusif terkati  pilkada. Sehingga, harapannya kedepan juga  kondisi ini terus bertahan sampai gelaran pilkada ini selesai.

Di saat yang sama, Penyidik Gakkumdu dari Polres Jepara Iptu Aries Sulistyono mengutarakan,  meskipun semuanya tidak cukup bukti, hal itu cukup memberikan dampak yang besar bagi masyarakat maupun peserta pilkada jika ingin melakukan pelanggaran.

“Saat ini jika ada yang akan melakukan pelanggaran, jadi berpikir panjang, sehingga harapannya tidak ada lagi pelangaaran pidana pemilu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jateng Abhan Misbah mengungkapkan, sejauh ini sudah ada puluhan laporan dugaan pelanggaran pidana yang masuk dari tujuh kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati. ” Dari sejumlah laporan dan temuan itu, didominasi soal keterlibatan ASN dan politik uang,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Comments
Loading...