Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Hal Ini yang Bikin Sertifikat Lahan Jalan Lingkar Utara Mijen Molor

Petugas melakukan pendataan terkait pembuatan sertifikasi lahan di jalan lingkar utara Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kudus. (MuriaNewsCom)
Petugas melakukan pendataan terkait pembuatan sertifikasi lahan di jalan lingkar utara Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kudus. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Meski kini sertifikat lahan jalan lingkar utara sudah jadi, namun itu memakan waktu cukup lama. Yakni hingga 14 tahun lamanya. Bahkan hal tersebut menghambat laju pengerjaan jalan lingkar Mijen-Peganjaran tersebut.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus, Sumiyatun mengatakan, hal yang berpengaruh cukup besar karena sertitfikat molor molor dengan adanya permintaan warga. Warga meminta tanahnya untuk disertifikatkan berdasarkan ahli warisnya

“Jadi kalau ada satu bidang tanah dan anaknya lima, maka kami harus menyertifikatkan lima lembar. Jadi harus dibagi dengan adil,” katanya kepada MuriaNewsCom di Kudus, Jumat (6/1/2017).

Menurutnya Jika hanya membagi saja tidaklah terlalu masalah. Namun yang lebih menjadi persoalan adalah pengukuran yang sesuai dengan keinginan ahli waris. Padahal, tanah milik warga juga bersampingan dengan warga lainnya. Dan dalam mengukur juga mempertimbangkan tanah milik warga lainnya.

Selain itu terkadang warga juga tak sepakat dengan gambaran desain dari tim dan BPN. Itu juga yang membuat proses pembuatan sertifikat semakin lama. Lantaran itu harus menggambar dari awal lagi. Sehingga baru disepakati pada akhir 2016 lalu.

“Tapi sekarang sudah hampir jadi. Tinggal menunggu waktu untuk membaginya saja kepada ahli waris atau yang menerima,” jelasnya.

Fauzan Akbar, mewakili Forum Komunikasi Masyarakat Desa Mijen (FKMDM) menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pihak termasuk pers yang dinilai selama ini telah membantu proses perjuangan warga.

Dia membenarkan semua lahan yang diajukan untuk diproses sertifikatnya sudah dituntaskan. “Kami berterimakasih juga kepada semua yang sudah membantu proses sertifikasi,” katanya.

Diketahui, pembangunan jalan lingkar utara Peganjaran-Mijen sempat terhambat karena masih menunggu realisasi program konsolidasi tanah perkotaan (KTP).

Program KTP tersebut wajib dilaksanakan karena pembebasan lahan jalur lingkar tersebut menggunakan mekanisme iuran. Mekanisme itu ditempuh karena sejumlah lahan milik warga terkena pembangunan jalan lingkar. Semua pemilik sudah setuju lahannya digunakan untuk pembangunan jalan lingkar.

Disebut sistem iuran karena lahan warga tidak diganti rugi. Tanah warga terkena pembangunan jalan, otomatis luas lahan mereka berkurang. Sehingga sertifikat tanahnya (pemecahan sertifikat tanah) harus diurus terlebih dahulu.

Editor : Akrom Hazami

Comments
Loading...