Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Jangan Seret Birokrasi ke Dalam Dendam Politik

Ali Muntoha muntohafadhil@gmail.com
Ali Muntoha
[email protected]

TERKATUNG-KATUNGNYA  pelantikan pejabat dan aparatur sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pati, langsung membuat orang berpikir ini adalah imbas dari masalah politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pati, yang bakal digelar 15 Februari 2017. Pati menjadi satu-satunya daerah di wilayah eks-Karesidenan Pati yang belum melakukan pelantikan.

Dampaknya pun luas, tak hanya sekadar nasib ratusan pejabat yang terkatung-katung, melainkan ribuan pegawai negeri sipil (PNS) di daerah ini belum menerima gaji dan tunjangan. Dampak yang lebih luas lagi tak ada pejabat struktural yang mempunyai kewenangan, karena sejatinya jabatan mereka sudah selesai pada 31 Desember 2016, dan yang pasti pelayanan kepada masyarakat pasti akan terganggu total.

Memang sesuai surat edaran yang diterbitkan 31 Desember 2016, para pejabat ini diperintahkan untuk tetap menjalankan tugas administrasi dan pelayanan seperti biasa. Namun mereka tak punya kewenangan atau tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan kebijakan yang sifatnya strategis.

Semua daerah kini sudah mulai bekerja dengan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) baru yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berubah nama mulai berlari menyesuaikan pekerjaan baru, sementara SKPD-SKPD yang benar-benar baru, mulai menata diri agar segera siap menjalankan tugas. Hanya di Pati saja yang mandek, karena adanya kisruh ini.

Tentu saja ini sangat disesalkan, apalagi kisruh ini ditengarai kuat sebagai ekses dari masalah politis di Pati yang kian memanas. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono belum mau untuk melakukan pelantikan susunan pejabat struktural, karena ternyata di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah ada daftar nama para pejabat, sebelum Budiyono mengirimkan daftar usulan pejabat yang akan dilantik.

Daftar nama pejabat yang masuk ke Kemendagri sebelum usulan dari Budiyono itu disebut-sebut disusun sebelum Budiyono menjabat sebagai Plt bupati Pati. Artinya, daftar pejabat struktural itu disusun saat Calon Bupati Pati Haryanto masih aktif sebagai bupati, atau sebelum ia cuti untuk mengikuti pilkada.

Dari sini bisa kita lihat terdapat tarik ulur kepentingan antara keduanya. Haryanto mengusulkan nama-nama yang berpihak padanya untuk masuk dalam gerbong, sementara Budiyono juga punya usulan lain. Sehingga Budiyono sebagai pihak yang saat ini mempunyai wewenang untuk melakukan pelantikan, mencoba menunjukkan taringnya, dengan menunda pelantikan, hingga ada penyesuaian daftar pejabat.

Dari sini pula banyak orang yang membaca bahwa kisruh ini dilatarbelakangi oleh sentiment politik. Budiyono diketahui mempunyai obsesi untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati pada Pilkada Pati 2017. Hanya saja semua partai politik (parpol) yang mempunyai kursi di DPRD Pati telah dikuasai oleh Haryanto yang maju berpasangan dengan Saiful Arifin (pengusaha).

Hanya Partai Nasdem yang memutuskan tak mengajukan calon dalam pilkada ini. Dari sini banyak yang menilai ada semacam dendam politik yang melatarbelakangi kisruh pelantikan ASN di Pati tersebut.

Apalagi baik Budiyono maupun Partai Nasdem belakangan ini sering disebut-sebut sebagai pihak yang ada di belakang relawan kotak kosong, meskipun Budiyono dengan tegas membantahnya. Keberadaan relawan kotak kosong ini sudah sangat jelas untuk menghentikan atau menggagalkan suksesi Haryanto-Arifin untuk memimpin Pati.

Ribuan PNS di Pati kini tengah galau akibat berlarut-larutnya pelantikan tersebut. Apalagi mereka juga belum gajian, sehingga dikhawatirkan akan berdampak serius pada kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Hingga kini belum ada kepastian kapan pelantkan akan dilakukan. Kemendagri sendiri ternyata sudah mengeluarkan ultimatum agar Plt Bupati Pati segera melakukan pelantikan pejabat struktural. Kemendagri memberi waktu hingga Kamis 5 Januari 2015. Jika sampai tanggal ini belum ada pelantikan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo harus turun tangan.

Kita berharap konflik ini segera berakhir, sehingga pemerintahan di Pati bisa berjalan dengan maksimal. Kita juga berharap jajaran birokrasi tak lagi diseret-seret ke masalah politik pribadi atau golongan, apalagi sejatinya ASN merupakan pelayan rakyat, yang sudah diatur undang-undang untuk netral dan tidak boleh terlibat politik praktis. Kita semua berharap kisruh ini segera rampung. (*)

Ruangan komen telah ditutup.