Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Tips DPPKAD Grobogan Biar Wajib Pajak Bayar Pajak Bumi dan Bangunan

Kepala DPPKAD Grobogan Moh Sumarsono didampingi Kabid Pendapatan Cheno Malang Judo menekan tombol mesin cetak sebagai tanda dimulainya pencetakan SPPT PBB 2017. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – DPPKAD Grobogan ingin meningkatkan capaian penerimaan pendapatan dari setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Salah satunya adalah mempercepat pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 2017. Proses pencetakan SPPT perdana mulai dilakukan, Kamis (29/12/2016).

Acara pencetakan SPPT perdana ditandai dengan penekanan tombol mesin cetak oleh Kepala DPPKAD Grobogan Moh Sumarsono didampingi Kabid Pendapatan Cheno Malang Judo. Beberapa saat sebelu pencetakan SPPT dimulai, sempat digelar acara doa bersama dan pemotongan tumpeng yang diikuti oleh sejumlah karyawan DPPKAD.

“Mulai hari ini, proses pencetakan SPPT PBB tahun 2017 kita lakukan. Kita harapkan, pada awal bulan Januari proses pencetakan SPPT sudah selesai dan secepatnya kita distribusikan pada wajib pajak,” terang Sumarsono.

Sebelumnya, pencetakan SPPT dilakukan pada awal tahun anggaran baru. Saat ini, proses cetaknya sudah dimulai pada penghujung tahun anggaran sebelumnya.

Jumlah SPPT 2017 yang akan dicetak sebanyak kurang lebih hampir sama dengan tahun 2016, yakni sekitar 791.698 lembar. Setelah SPPT  sudah tercetak seluruhnya akan segera didistribusikan pada wajib pajak. Untuk proses distribusi nanti akan melibatkan pemerintahan desa.

Dengan cepat sampainya SPPT ditangan wajib pajak, lanjut Sumarsono, maka wajib pajak akan segera mengetahui jika mereka punya kewajiban yang harus dilakukan pada pemerintah. Yakni, membayar PBB tahun 2017.

Selain itu, jika cepat diterima maka wajib pajak bisa punya jeda waktu yang cukup untuk membayarkan PBB. Untuk pembayaran PPB tahun 2017 masa jatuh temponya hingga 30 September.

Sumarsono menambahkan, PBB Perkotaan dan Pedesaan (P2) merupakan pajak yang punya potensi besar di Grobogan. Pada tahun 2013 potensinya mencapai Rp 19,7 miliar lebih. Kemudian, tahun 2014 naik jadi Rp 19,9 miliar lebih dan tahun 2015 naik lagi hingga Rp 22,6 miliar lebih. Sementara tahun ini, potensinya mendekati angka Rp 23 miliar.

“Dari potensi ini, saya menganggap penting dan strategis terhadap segala upaya yang dilakukan dalam rangka penanganan PBB P2 tersebut,” ujarnya.

Dia berharap agar potensi ini bisa direalisasikan semaksimal mungkin menjadi penerimaan riil dan selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan.
Editor : Akrom Hazami

Comments
Loading...