Jumat, 29 Maret 2024

Pemkab Kudus Tak Tahu Bagaimana Nasib Sekolah

Faisol Hadi
Selasa, 27 Desember 2016 10:59:27
ILUSTRASI
Murianews, Kudus – Pengelolaan SMA dan SMK negeri di Kabupaten Kudus dari pihak pemkab ke Provinsi Jawa Tengah, sudah resmi dilaksanakan pada Oktober 2016 lalu. Selang dua bulan berjalan, Pemkab Kudus tidak tahu bagaimana nasib dari sekolah tingkat atas tersebut ke depannya. ”Semua pengelolaan sudah menjadi hak dan kewajiban pihak provinsi. Sehingga kami tidak tahu pengelolaan macam apa yang akan dilakukan kepada SMA dan SMK negeri itu,” jelas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kudus Joko Susilo, Senin (26/12/2016). Termasuk batasan pengelolaan antara pihaknya dan provinsi, menurut Joko, juga tidak diketahuinya. Ini dikarenakan belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai hal itu. Menurutnya, kemungkinan besar pengelolaan ke depan akan seperti UPT tingkat kabupaten yang menginduk ke provinsi. Hal itu paling pas dilakukan guna memantau SMA di Kudus. ”Hanya saja, kepastian semacam apa masih menunggu edaran resmi, atau pertemuan dengan provinsi,” ujarnya. Hal semacam itu, sebelumnya pernah terjadi. Yang mana sekolah diserahkan pengelolaannya kepada provinsi, namun kemudian dikembalikan lagi ke pihak kabupaten. ”Itu memang tidak menutup kemungkinan bisa terjadi lagi,” jelasnya. Joko mengatakan, pihaknya hanya mengikuti aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Terutama pasal 15 ayat 1 dan 2, serta lampiran huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan, yang mana berdampak pada pengalihan pengelolaan pendidikan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. Menurutnya, jumlah sekolah yang ikut dikelola provinsi mencakup sekolah negeri dan swasta. Untuk SMA negeri dan swasta ada 17 sekolah, dan SMK negeri dan swasta berjumlah 29 sekolah.  Mengenai kurikulum yang bakal diterapkan masih mengacu pada pusat. Yakni bagi yang menerapkan Kurikulum 13 maupun KTSP masih diprogramkan seperti semula yang nantinya diharapkan bakal menggunakan K13 semua.  ”Kami masih menunggu perkembangan selanjutnya. Bagaimana peran kabupaten dalam membantu pengawasan terhadap sekolah-sekolah itu. Kita tunggu saja,” imbuhnya. Editor: Merie

Baca Juga

Komentar