Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Pihak Ponpes Al Barkah Sulang Angkat Bicara Soal Tuntutan Warga Agar Bangunan Kios di Pinggir Sungai Dirobohkan

Beberapa warga Desa Kemadu melakukan aksi unjuk rasa beberapa hari lalu menuntut agar bangunan kios milik Ponpes Al Barkah dihentikan, karena dinilai bisa menimbulkan banjir. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Terkait dengan aksi warga yang melakukan unjuk rasa menuntut penghentian pembangunan kios milik Ponpes Al Barkah yang berdiri di bantaran Sungai Desa Kemadu, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, pihak pesantren angkat bicara.

Salah satu pengasuh Ponpes Al Barkah M. Qorib Said mengatakan, sebelum didirikan bangunan kios, kondisi lahan yang kini dipermasalahkan warga tersebut, kondisinya masih berupa semak belukar. Saat pihaknya mulai mendirikan bangunan itu, tidak ada teguran dari pihak pemerintah desa, apalagi lahan yang dipakai itu adalah hibah dari seorang warga setempat yang kini mukim di Semarang bernama Suyut untuk kepentingan pesantren. “Rencananya, bangunan kios ini akan dijadikan tempat untuk makanan,” katanya.

Dirinya juga mengatakan, sebelum unjuk rasa Kamis (8/12/2016) kemarin, ternyata sudah sempat dilakukan pertemuan yang dilakukan di Kantor Kecamatan Sulang yang dihadiri Camat, Kapolsek, Danramil, Kades dan Ketua BPD Kemadu, serta pihak pesantren, membahas pembangunan di lahan itu.

Mengenai bangunan yang dianggap memakan sungai, menurutnya, pondasi bangunan dibikin sudah sejak 2012. Pada saat itu masih ada jarak dua meter antara pondasi dengan bibir sungai sisi belakang dan 0,5 meter sisi selatan.

“Jadi sejatinya bangunan tidak memakan sungai. Memang sisa tanah, dari pondasi ke bibir sungai, menjadi terhanyut sekarang. Tetapi itu yang dekat pondasi, yang sisi seberang tidak. Kalau tidak dipondasi, tanah yang kini dipondasi terkikis, karena sungai menikung,” katanya.

Dirinya juga menyatakan,  instansi yang berhak menentukan bangunan tersebut melanggar atau tidak adalah Jratun Seluna, selaku yang menangani masalah sungai, serta Dinas Bina Marga. Misalkan ada aturan atau larangan dari instansi yang berwenang, pihaknya akan mematuhi itu.

Kemudian, soal kekhawatiran sekelompok warga yang mencemaskan air sungai akan mudah melimpas akibat bangunan, menurutnya, hal itu berlebihan, apalagi pemilik tanah di seberang sungai belum sekalipun menyampaikan komplain atau sekadar menyampaikan harapan.

Setelah diminta pembangunanya berhenti oleh warga, pekerja sementara tidak melanjutkan pembangunan. “Tapi harus ada solusi. Bilamana kedepan belum ada perkembangan, pihaknya tetap akan mencari solusi yang baik,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Comments
Loading...