Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Langgar UU Pilkada, Bupati Jepara Batalkan Mutasi 8 Pejabat

batal mutasi
Panwaslu Jepara saat bertemu dengan perwakilan BKD, membicarakan soal mutasi pejabat yang dianggap melanggar. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Bupati Jepara akhirnya membatalkan mutasi dan pengangkatan delapan pejabat eselon III yang dilakukan pada Kamis (18/8/2016) lalu. Pembatalan dilakukan lantaran pelaksanaan mutasi dan pengangkatan melanggar aturan dalam UU tentang Pilkada.

Kabid Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jepara, Slamet Budi Haryoto mengemukakan, seiring pembatalan itu, delapan pejabat yang sudah terlanjur dilantik dikembalikan lagi ke posisi semula. Pihaknya mengaku telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi Nomor 880/351 Tahun 2016 yang berisi tentang pembatalan pengangkatan delapan pejabat eselon III tersebut.

“Kami menyerahkan surat pembatalan pengangkatan itu ke Kemendagri dan Pemprov Jawa Tengah,” ujar Slamet didampingi Kasubid Jabatan BKD Jepara, Sridana saat diklarifikasi oleh Panwaslu Jepara, Senin (22/8/2016).

Sebelumnya, Bupati Jepara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821.2/350/2016 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemkab Jepara.

Berbekal SK itu, delapan pejabat pun dilantik Kamis (18/8/2016) lalu.

Yakni Muh Tahsin yang menduduki jabatan baru sebagai Camat Pecangaan; Budi Krisnanto yang dilantik sebagai Camat Karimunjawa; M Suherman sebagai Camat Kalinyamatan; Nuryanto sebagai Camat Bangsri; Saptwagus Karnanejeng yang diplot sebagai Camat Donorojo. Lalu ada juga nama Nuril Abdillah yang didapuk menjadi Sekcam Mayong; Anik Rufaida sebagai Sekretaris BPPKB dan terakhir Mudrikatun yang diplot sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Jepara.

Menurutnya, pemkab melakukan pengangkatan delapan pejabat itu dilakukan karena faktor kekosongan jabatan. Sejumlah pos jabatan memang sudah lowong dalam beberapa bulan terakhir. Seperti Camat Pecangaan, Bangsri dan Kalinyamatan.

“Proses pengisian jabatan yang kosong itu sudah lama direncanakan. Tapi ternyata muncul UU Pilkada No 10 tahun 2016 yang baru disahkan tanggal 1 Juli lalu,” jelasnya.

Sementara itu, Panwaslu Jepara menekankan agar BKD aktif terus mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Ukir agar tetap menjaga netralitas selama pelaksanaan pilkada. Langkah ini penting agar para abdi negara itu tak terkotak-kotak yang berimbas menurunnya pelayanan kepada masyarakat karena terlibat dalam aksi dukung mendukung pasangan calon tertentu.

“Aturannya sudah jelas. Kami akan mengambil tindakan tegas jika ada ASN yang tidak menjaga netralitasnya,” kata Ketua Panwaslu Jepara, Arifin.

 

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : 5 Camat dan 3 Pejabat Eselon III di Jepara Dimutasi 

 

Comments
Loading...