Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Pilkada: Calon Tunggal, dan Nggak Ada Loe Nggak Rame

Siti Merie merqi194@yahoo.com
Siti Merie merqi194@yahoo.com

KONDISI saat ini seolah menjadi sebuah paradoks. Saat menonton televisi, membaca koran, mengikuti pemberitaan media online (apalagi), kita disuguhi dengan berbagai informasi atau berita mengenai hiruk pikuk dinamika pemilukada yang terjadi di DKI Jakarta.

Tiada hari tanpa berita mengenai calon kuat saat ini, Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok. Bahkan kalau Ahok bersin saja, wartawan akan langsung memberitakannya dengan bumbu kata-kata yang membuat semua orang mempertanyakan maksud dari bersin Ahok itu sendiri.

Coba kembali saja ke wilayah kita sendiri saja dulu. Tidak seperti Jakarta yang tensi politik sebagai akibat dari proses demokrasi sedang membumbung naik tinggi sekali, di wilayah Muria ini ada gejala-gejala yang memperlihatkan fenomena menurunnya gairah akan demokrasi.

Sama-sama akan digelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), namun euforia yang terlihat sangat jelas berbeda. Tiada hari tanpa komentar soal pilkada di Jakarta, sedang di sini ”sepi” sekali dari keinginan untuk sekedar njagong masalah tersebut. Yang ada, justru orang-orang di wilayah Muria ikut-ikutan berkomentar, memposting tulisan, ataupun ikut menulis soal suhu politik pilkada di Jakarta.

Barangkali mereka belum sadar benar bahwa, ada dua kabupaten di wilayah Muria ini yang akan menyelenggarakan pilkada langsung pada Februari 2017 mendatang. Yakni Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati. Barangkali benar bahwa kita ini biasanya memang lebih tertarik untuk ikut mengomentari, menonton, dan menyuporteri kisruh ”rumah tangga” orang lain, daripada membahas ”rumah tangga” sendiri.

Atau apakah memang pilkada di ”rumah” sendiri itu tidak begitu menarik, sehingga tidak usahlah ada komentar, opini, ataupun pembicaraan soal itu. Cukuplah besenak-besinik di belakang punggung saja, sambil cukup jadi penonton semata, tanpa ada upaya ikut meramaikannya.

Mungkin memang begitu adanya. Bayangkan saja, di Jakarta sana para calon yang hendak maju pilkada saja sudah jelas siapa orangnya. Bahkan yang sejak awal ngebet maju juga sudah bermunculan dan berani mendeklarasikan diri, meski kemudian tidak jadi. Atau yang hanya sekedar membuat sensasi, juga tidak takut-takut melakukannya secara terang-terangan. Walau menuai caci maki, yang bersangkutan tidak peduli. Karena pilkada adalah sebuah panggung pencitraan, yang memang sudah seharusnya diisi orang-orang yang ingin mempopulerkan dirinya.

Tapi di wilayah Muria ini, boleh dibilang sangatlah sepi. Masing-masing orang yang ngebet ingin maju, masih ”mampu” menahan diri. Akibatnya, yang terlihat maju sebagai calon adalah orang-orang lawas yang memang sudah bisa ditebak sebelumnya. Alias para incumbent yang belum rela lepas dari keinginan ”menyejahterakan” rakyatnya (semoga saja begitu niatnya saat ingin mencalonkan diri lagi, red).

Tengok saja di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati. Hanya ada satu calon atau pasangan yang sudah terang-terangan menyatakan maju dan sudah didukung partai politik (parpol) pengusungnya. Mereka seolah tinggal mendeklarasikan hasrat nyalonnya itu, lantas pergi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing untuk mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati.

Di Kabupaten Pati, yang sudah melakukannya adalah bupati Pati saat ini, Haryanto, yang kemudian memilih Syaiful Arifin, pemilik dari Hotel Safin Pati. Pasangan ini mengklaim diusung parpol besar yang ada mendapatkan kursi di DPRD Pati. Sementara beberapa nama lain yang juga diisukan akan maju, seperti Wakil Bupati Pati Budiyono, sampai saat ini juga belum terdengar kabar kelanjutannya.

Kondisi hampir sama, juga terjadi di Kabupaten Jepara. Satu sosok yang juga belum terlihat ada saingannya sebagai calon bupati, adalah Wakil Bupati Jepara Subroto. Satu persatu orang-orang yang dulunya juga berambisi mencalonkan diri, gugur satu persatu dan hilang entah kemana.

Bahkan, sosok terkuat yang dipercaya sanggup menjadi satu-satunya orang yang bisa ”menantang” Subroto, yakni Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, belum terdengar lagi bagaimana kisah selanjutnya. Satu kali menyatakan maju, kali berikutnya bilang tidak akan maju, namun berubah untuk kali lainnya. Hingga saat ini, belum ada ketetapan pasti dari yang bersangkutan apakah akan maju atau tidak. Namanya politik, tidak akan pernah ada ilmu pastinya. Semua bisa berubah hanya dalam kisaran satu detik saja.

Namun dinamika demokrasi di Jepara lebih bagus dibandingkan Pati. Pasalnya, sempat ada satu nama yang kemudian cukup diperhitungkan akan benar-benar menjadi lawan serius dari incumbent. Dia adalah sosok muda yang selama ini diketahui bergelut sebagai pengusaha. Namanya Syamsul Anwar. Nama ini menyedot perhatian, kala yang bersangkutan nekat maju melalui jalur independen, berpasangan dengan aktivis perempuan Mayadina Rahma.

Bahkan, pasangan ini mengklaim mendapat dukungan lebih dari 80 ribu kartu tanda penduduk (KTP) sebagai bukti untuk mencalonkan diri lewat jalur independen. Dari syarat yang ”hanya” 63 ribu KTP saja. Sayangnya, karena kegagalan ”memfotokopi” formulir persyaratan sebagaimana aturan yang ada dalam waktu yang singkat, pasangan ini akhirnya menarik keinginan untuk maju lewat jalur independen.

Nah, jika situasi sepinya pencalonan ini berlanjut satu bulan ke depan, bisa-bisa kita hanya akan menyaksikan calon tunggal di perhelatan pilkada mendatang. Dan jika KPU sebagai penyelenggara pemilu kemudian gagal menambah jumlah calon yang ada, maka ”terpaksa” para pemilih akan berhadapan dengan pertanyaan ”setuju” atau ”tidak setuju”, pada kolom surat suara pencoblosan. Yaitu pemilih akan ditanya apakah setuju atau tidak setuju jika satu calon itu memimpin wilayah tersebut.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan suatu daerah yang memiliki calon tunggal, bisa menggelar pilkada. Syaratnya, daerah yang bersangkutan telah mengupayakan adanya pasangan calon lainnnya dalam waktu 3 hari dari batas akhir pendaftaran calon. Jika dalam waktu 3 hari tidak ada pasangan calon lain, maka pilkada dengan satu pasangan calon tetap dilakukan.

Entah kenapa, disuruh memilih setuju atau tidak sebuah calon tunggal memimpin satu wilayah, bukanlah sebuah proses demokrasi yang baik. Seolah-olah sebuah keterpaksaan untuk memilih. Memang dari sisi pelaksanaan pilkada, kelihatannya juga akan aman-aman saja tanpa gejolak. Wong calonnya hanya satu, lantas mau ”gelut” sama siapa. Meminjam istilah yang digunakan untuk tagline iklan satu produk yang harganya mau dinaikkan Rp 50 ribu per bungkusnya, ”nggak ada loe, nggak rame”.

Dan lagi, para calon tunggal itu apa sudah siap menerima risiko ”kisinan” yang teramat sangat. Bayangkan saja, kalau kemudian dari hasil pemilu yang dilangsungkan itu ternyata pemilih kolom ”tidak setuju” lebih banyak dari kolom ”setuju”, apa tidak akan membuat calon tunggal itu ”isin” karena sudah terlanjur percaya diri bakal menang. Dampak psikologisnya akan sangat besar, jika dibandingkan kalah dengan calon lainnya. Masak, kalah kok sama bumbung kosong. Begitu mungkin bully-an yang akan diterima jika sampai hal itu terjadi.

Memang sih, calon tunggal masih bisa menggugat kekalahannya itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dan yang digugat adalah KPU, yang tentunya tidak akan berdiam diri saja menangkis semua tuntutan. Upaya mengggat ini juga bukan perkara yang mudah dimenangkan, meski tidak mustahil terjadi.

Belum lagi untuk pemerintah setempat. Kalau sampai calon tunggalnya kalah, maka bebannya akan bertambah. Karena pelaksanaan pemilu akan dilaksanakan kembali pada pilkada tahap berikutnya. Itu artinya, berapa anggaran lagi harus digulirkan dan berapa tahapan lagi harus dilakukan. Lantas kalau hasilnya sama juga seperti sebelumnya, apa tidak tekor dua kali.

Mumpung masih ada kesempatan, bagi parpol yang kemudian belum mengeluarkan jagoannya untuk pilkada mendatang, masih ada waktu kurang dari satu bulan guna mempersiapkan siapa yang akan diajukan. Sebelum mendaftarkannya ke KPU pada September mendatang.

Alangkah baiknya juga, masyarakat tidak tinggal diam untuk memberikan masukan kepada parpol, soal calon-calon yang dianggap mampu untuk memimpin wilayahnya lima tahun ke depan. Peran aktif masyarakat ini, setidaknya akan bisa mewearnai pelaksanaan demokrasi yang ada. Jangan hanya pasif dan menerima calon yang disodorkan parpol. Sudah tidak saatnya lagi semua orang harus berdiam diri dalam menanti pemimpinnya nanti. Karena suara Anda sangat menentukan. (*)

Comments
Loading...