Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Desa Karangrowo Deklarasikan Diri Sebagai Desa Inklusif

kudus-desa karangrowo (e)
Penampilan grup reog Wargo Utomo dari Dusun Krajan, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kudus, menjadi acara pembuka dari deklarasi desa inklusif, pada Sabtu (20/8/2016). (Istimewa)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kudus, dideklarasikan sebagai desa inklusif. Kegiatan itu berlangsung di balai desa setempat, pada Sabtu (20/8/2016) malam.

Kegiatan ini merupakan kerja bareng antara Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) bekerjasama dengan pemerintah desa, tokoh lintas agama, dan masyarakat Desa Karangrowo.

Sebuah pagelaran yang diberi judul ”Panggung Rakyat, Ngaji Kebangsaan, dan Deklarasi Desa Inklusif”, menjadi sebuah pertunjukan yang mengiringi deklarasi Karangrowo sebagai desa inklusif.

Koordinator acara Ubbadul Adzkiya’ mengatakan, acara tersebut bertujuan untuk mengingatkan kepada pemerintah dan masyarakat secara luas, supaya bersama-sama menghargai hak saudara-saudaranya yang selama ini termarjinalkan.

Menurutnya, belakangan ini hanya karena berbeda agama atau keyakinan, kemudian sebagian pemerintah dan masyarakat mengeksklusi saudaranya yang memiliki keyakinan keagamaan berbeda.

”Karena itu, melalui deklarasi desa inklusif ini, diharapkan semua pemangku kebijakan dan masyarakat secara umum, dapat menerima dan menghargai keberadaan kelompok masyarakat yang berbeda,” terangnya.

Sedangkan Kepala Desa (Kades) Karangrowo Heri Darwanto menjelaskan, gagasan deklarasi desa inklusif sangat baik sekali, mengingat penduduk desanya memiliki keberagaman agama.

”Di Karangrowo ada Islam, Kristen, dan Sedulur Sikep. Islam di sini juga bermacam-macam. Meski beragam, tapi kami sangat bersyukur semuanya bisa dilayani dengan baik. Masyarakat juga saling menghargai, guyub rukun sangat dijunjung tinggi di sini,” tuturnya.

Dengan dideklarasikannya desa inklusif ini, Heri berharap ke depan masyarakat desanya dan masyarakat Indonesia secara umum, dapat menjalin kerukunan dengan baik.

”Sejak dulu perbedaan agama atau keyakinan itu hal biasa. Dan itu sah-sah saja. Karena itu pemerintah tidak boleh menomorduakan para pemeluk agama yang berbeda, atau kaum minoritas. Begitu juga dengan masyarakat yang merasa mayoritas harus menghargai saudaranya yang berbeda keyakinan. Semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Jadi tidak boleh ada diskriminasi,” papar Heri.

Editor: Merie

Comments
Loading...