Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Rokok Naik Rp 50 Ribu, Bakal Bikin Banyak Perokok Tingwe

kudus-rokok (e)
Proses produksi atau pembuatan rokok di salah satu pabrik di Kudus. Kenaikan harga hingga Rp 50 ribu per bungkus, dinilai akan membuat banyak buruh rokok kena PHK. (MuriaNewsCom/Merie)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Rencana kenaikan harga rokok yang mencapai 50 ribu per bungkusnya, dinilai hanya akan memunculkan persoalan sosial ekonomi baru.

Tidak hanya pada kenyataan akan bangkrutnya industri rokok, terutama industri rokok kecil, dampak kesulitan ekonomi juga akan dirasakan oleh kalangan buruh dan petani tembakau.

Koordinator Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kudus Slamet ”Mamik” Mahmudi menilai pemerintah cenderung mensederhanakan masalah.

”Jika aspek kesehatan yang menjadi target utama, tidak berarti memahalkan harga rokok menjadi salah satu solusi. Untuk menjauhkan rokok dari masyarakat, seharusnya bukan dengan mematikan IHT dan merumahkan para buruh,” terangnya dalam rilis yang dikirimkan, Minggu (21/8/2016).

Pemerintah, menurut Mamik, kurang berhitung cermat terkait kebijakan kenaikan fantastis harga rokok. Dampak sosial berupa peredaran rokok ilegal, dipastikan akan marak dan sulit diberantas.

”Jangan heran jika nantinya masyarakat akan mengkonsumsi rokok buatan sendiri. Atau lebih dikenal dengan ting we (nglinting dewe, red). Sebab, rokok tidak hanya sekadar kegiatan ekonomi, melainkan telah menjadi budaya masyarakat tertentu,” paparnya.

KSBSI Kudus mendesak pemerintah mengkaji ulang kebijakan pembatasan konsumsi tembakau, dengan mengorbankan ribuan buruh IHT. Formulasi penyelamatan buruh IHT yang telah diputus hubungan kerja (PHK) akibat penurunan produksi, hingga kini belum jelas dilakukan oleh pemerintah.

”Maka kebijakan kenaikan harga rokok ini, kami nilai lebih banyak dampak madhorot-nya dibanding dengan capaian target yang diharapkan pemerintah. Karenanya harus dikaji ulang,” imbuhnya.

Editor: Merie

Comments
Loading...