Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Panwaslu Jepara Soroti Baliho yang Diduga jadi Ajang Kampanye Terselubung

panwas
Baliho di Alun-alun Jepara yang menampilkan gambar pejabat. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jepara mulai menyoroti baliho yang memuat kampanye terselubung. Itu lantaran sejak beberapa pekan terakhir banyak bermunculan baliho yang memasang gambar sejumlah tokoh, baik petahana maupun pejabat yang berpotensi mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara pada Pilkada 2017.

Salah satu anggota Panwaslu Jepara, Muhammad Oliz mengatakan, mengaca dari pengalaman pilkada sebelumnya dan beberapa pilkada di daerah lain, banyak baliho yang terindikasi kampanye terselubung. Untuk itu, menjelang Pilkada Jepara ini pihaknya mulai menyoroti potensi pelanggaran tersebut.

“Biasanya baliho layanan masyarakat ataupun yang lainnya disertakan gambar bakal calon. Jika itu dipasang dalam jumlah besar, bisa dicurigai dan bisa ditelusuri apakah itu terindikasi kampanye  terselubung,” ujar Oliz kepada MuriaNewsCom, Rabu (17/8/2016).

Seyogyanya menjelang pilkada seperti ini, baliho layanan masyarakat menekankan pada isi dari pesan yang ingin disampaikan, tidak perlu memasang gambar pejabat yang berpotensi untuk mencalonkan diri.

“Pesan atau imbauan buat masyarakat dalam baliho bisa dilakukan tanpa foto. Yang penting pesannya tersampaikan kepada masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dilarangnya melakukan kampanye terselubung termasuk melalui baliho layanan masyarakat tertuang dalam UU nomor 10 tahun 2016 No 10 tahun 2016. Dalam UU tersebut, sudah mengatur soal larangan membuat kebijakan tertentu jelang pilkada. Namun dimungkinkan bakal calon dari petahana maupun pejabat, berupaya mencari celah dengan cara membuat kebijakan atau progam terselubung yang menguntungkan dirinya.

Dalam pasal 71 UU Pilkada itu, lanjutnya, ada sejumlah hal yang tak boleh dilakukan kepala daerah maupun pejabat yang masih menjabat jelang gawe demokrasi itu. Seperti melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan paslon hingga akhir masa jabatan, kecuali ada persetujuan tertulis dari Mendagri.

“Lalu kepala daerah dan wakilnya juga dilarang menggunakan kewenangan, progam dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Semisal petahana memperbanyak baliho iklan layanan Keluarga Berencana (KB) karena mendapat nomor urut 2. Atau tiba-tiba rajin mengucurkan bantuan ke masyarakat yang dibiayai APBD,” terangnya.

Jika dilakukan praktik itui berpotensi memicu munculnya sengketa pencalonan saat pilkada. Ia menegaskan, jangan main-main. Karena petahana yang melanggar ketentuan itu bisa dikenai sanksi pembatalan sebagai calon.

“Tugas panwas tidak mencari kesalahan pihak-pihak tertentu. Selaku quality control pemilu, kami hanya ingin memastikan gawe demokrasi ini berjalan sesuai aturan. Jika ada kebijakan tertentu dari bakal calon dari petahana maupun pejabat lain yang menguntungkan pihak tertentu saat gawe pilkada maka hal itu patut diduga melanggar aturan sebagaimana diatur dalam UU Pilkada,” tegasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Comments
Loading...